REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Forum Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (FD SBM ITB) meminta, Forum Guru Besar (FGB) ITB tidak bersikap sepihak dalam menanggapi konflik yang terjadi antara FD SBM ITB dan Rektorat ITB.
Sebelumnya, pada Selasa (15/3/2022), Forum Guru Besar ITB telah menggelar rapat pleno dan menyatakan, bahwa tindakan FD SBM ITB
tidak terpuji dan menurunkan harkat martabat institusi. Oleh karena itu, FGB ITB mengusulkan perlunya tindakan disipliner kepada para dosen yang sudah melakukan tindakan tidak terpuji dan menurunkan harkat martabat institusi.
Menurut Dosen SBM ITB yang juga Koordinator FD SBM ITB Jann Hidajat, para guru besar telah mengambil keputusan tanpa memberikan kesempatan kepada FD SBM ITB untuk memberikan klarifikasi pada rapat pleno FGB ITB.
Jann mengatakan, proses pengambilan keputusan hanya mempertimbangkan persepsi yang bersumber dari pemberitaan media. Oleh karena itu, FD SBM ITB menilai, tidak ada azas keadilan dalam proses pengambilan keputusan oleh FGB ITB.
Selain itu, menurut Jann, sikap para guru besar ITB juga tidak melihat akar masalah yang menyebabkan tindakan rasionalisasi pelayanan akademik yang dilakukan FD SBM ITB.
Menurut Jann, tindakan rasionalisasi pelayanan akademik yang dilakukan FD SBM ITB disebabkan oleh penghapusan kewenangan swakelola penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Rektorat ITB. FD SBM ITB ingin memperjuangkan keleluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dan menjalankan proses operasional sesuai RKA masing-masing fakultas dan sekolah.
"Kalau proses tuntutan kami ada yang dinilai salah, tentu kami akan meminta maaf. Namun, kami juga menuntut agar FGB mampu berperan untuk menyelesaikan masalah, tidak berdebat untuk membahas rasionalisasi pelayanan akademik yang dilakukan FD SBM ITB," ujar Jann, Kamis (17/3/2022).
Dengan pencabutan wewenang swakelola, kata Jann, FD SBM ITB dipaksa oleh Rektor untuk menurunkan kualitas dan produktivitas layanan akademik dari standar internasional yang ditetapkan oleh AACSB. Sumber daya pendukung layanan akademik SBM pun menjadi berkurang.
Menurutnya, tindakan rasionalisasi layanan yang dilakukan FD SBM ITB terjadi akibat dicabutnya kewenangan swakelola serta diberlakukannya proses pengambilan keputusan yang hirarkikal. Hal ini, diyakini akan menyulitkan SBM ITB dalam mempertahankan akreditasi AACSB serta merugikan mahasiswa dan orang tua mahasiswa yang sudah membayar uang kuliah.
FD SBM ITB, kata dia, sudah pernah menyampaikan keluhan tersebut sejak November 2021, namun tidak ada satupun dari 3 pilar ITB yang mampu memahami dan berempati akan permasalahan SBM. Keluhan FD SBM ITB kerap dibelokkan ke isu tentang uang dan SBM yang mementingkan diri sendiri. Bahkan, istilah SBM mau bikin negara dalam negara ITB, sering dicitrakan.
Jann menjelaskan, pada Senin (14/3/2022), FD SBM ITB dan Rektorat ITB telah duduk bersama dan FD SBM ITB telah mengajukan draf penyesuaian Peraturan Rektor baru. Kemudian, pada Selasa (15/3/2022), FD SBM ITB sudah kirim surat usulan 5 orang anggota tim negosiasi dari SBM. Namun sampai hari ini surat usulan tersebut ini belum dibalas oleh Rektor ITB.
Selain memutuskan untuk memberikan sanksi disipliner, dalam rapat pleno, FGB ITB juga menyatakan memberikan dukungan penuh kepada Pimpinan ITB (Rektor, MWA dan SA ITB) untuk menyelesaikan permasalahan SBM dengan penuh kearifan dan berkeadilan serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ITB. FGB ITB, sepenuhnya mendukung kebijakan Rektor yang sesuai dengan Statuta ITB dan peraturan perundang-undangan yang terkait, termasuk rencana pengembangannya.
FGB ITB mengajak semua dosen SBM ITB untuk tetap menjalankan kewajiban dalam melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mengedepankan kepentingan mahasiswa dan institusi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ITB.
FGB ITB memandang permasalahan antara FD SBM ITB dan ITB merupakan suatu permasalahan internal ITB dan yakin dapat diselesaikan secara internal dengan baik dan kekeluargaan. FGB ITB mengajak seluruh masyarakat ITB untuk terus membina dan menjaga suasana akademik yang kondusif serta memberikan dukungan moril kepada Pimpinan ITB untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika