REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Fadli Zon, jadi pembicara dalam sesi debat umum sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144, Selasa (22/3/2022). Fadli menyarankan agar dialog dan diplomasi jadi pendekatan utama dalam menangani konflik Rusia-Ukraina.
"Dialog dan diplomasi jadi pendekatan utama untuk menangani konflik dan upaya menciptakan perdamaian abadi. IPU tempat untuk diplomasi parlemen, yang fleksibel dan lunak," kata Fadli di Bali International Convention Center (BICC), Selasa (22/3).
Fadli menambahkan, resolusi harus menekankan konteks sejarah berdirinya IPU, yaitu organisasi antarparlemen yang bertujuan menjaga perdamaian. Ia berharap resolusi yang dihasilkan dalam forum IPU ke-144 kali ini agar sebaiknya bisa diterima oleh Rusia dan Ukraina. "Dan dibuat se-objektif mungkin," ujarnya.
Selain itu, IPU dinilai perlu juga menambahkan upaya solusi perdamaian terkait masalah Rusia-Ukraina. Menurutnya penting bagi komunitas parlemen dunia mendukung upaya penghentian perang, mengurangi ketegangan situasi, dan memastikan resolusi perdamaian.
"Keamanan masyarakat Ukraina harus jadi prioritas melalui aksi/koridor kemanusiaan, memastikan seluruh warga aman, ini tidak bisa ditunda dan harus didukung bersama dalam menghentikan perang," ucapnya.
Terakhir, Fadli mengingatkan agar IPU mengambil langkah terukur dan aksi kolektif menyusun emergency item. Resolusi juga diharapkan bisa menjadi dasar kekuatan untuk maju, serta aksi parlemen kita dalam menjaga hukum internasional, perdamaian dan demokrasi.
Sebelumnya proposal resolusi konflik Rusia-Ukraina yang diusulkan Indonesia tidak mendapat dukungan penuh dari negara-negara IPU. Dukungan terhadap usulan resolusi yang diajukan Selandia Baru justru lebih besar. Namun demikian politikus Partai Gerindra itu mengapresiasi atas penyelenggaraan IPU ke-144.
"Izinkan saya mengapresiasi penyelenggaraan IPU ke-144, yang telah mengadopsi emergency item terkait situasi Rusia-Ukraina. Walaupun proposal emergency item kami tidak mendapatkan dukungan yang cukup, kami tetap berpegang pada nilai-nilai dasar seperti hukum internasional, UN Charter dan kedaulatan batas wilayah," tutur Fadli.
