REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi IV DPR, Lulu Nurhamidah, meminta agar pemerintah melibatkan Bulog dalam kebijakan khusus komoditas kedelai. Bulog dapat ditugaskan untuk membantu pemerintah dalam impor yang terkendali sekaligus memastikan penyerapan kedelai lokal para petani.
"Saya kira agark riskan jika impor sepenuhnya dilakukan pihak swasta. Saya kira Bulog harus dikembalikan menjadi bagian penting untuk menjaga ketahanan pangan di kedelai ini," kata Luluk dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR, Selasa (22/3/2022).
Ia menilai, sudah saatnya impor kedelai dibatasi bagi pihak swasta. Hal itu agar peningkatan produksi dalam negeri bisa lebih fokus dan mendapatkan kepastian.
Sementara itu, Bulog sekaligus dapat diberikan akses permodalan khusus dari perbankan untuk dapat menyerap kedelai lokal dan dipasarkan kepada para perajin tahu tempe.
Menurut Luluk, Bulog sebagai kepanjangan pemerintah sebagai penyangga pangan seharusnya tidak diberikan kredit komersial karena akan memberatkan keuangan perusahaan.
Anggota Komisi IV DPR, Alien Mus, juga meminta keseriusan Kementan dalam penanaman kedelai lokal. Sebagaimana diketahui, tahun ini awalnya Kementan menargetkan penanaman seluas 400 ribu hektare, lalu dipangkas menjadi 200 ribu ha dan kembali dipangkas menjadi 52 ribu ha karena keterbatasan anggaran.
Ia pun mengkritik lantaran produksi kedelai dari tahun ke tahun relatif stagnan. Padahal, Kementan setiap tahun membagikan bibit kedelai secara gratis."Saya bingung, ini benih yang dianggarkan tahun ini, itu benih di kasih ke petani untuk dimakan atau ditanam (dijadkan benih kembali)?" katanya.
Sementara itu, Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, mengatakan pihaknya telah melakukan penjajakan dengan tujuh negara produsen kedelai selain Amerika Serikat dan harganya relatif lebih murah.
Impor langsung oleh Bulog dinilai lebih baik karena jika Bulog harus membeli kedelai dari importir untuk pengadaan dalam negeri, harga yang diterima justru lebih mahal. Padahal, tujuan pengadaan oleh Bulog yakni harga lebih murah."Tapi persoalannya, apakah ini dibuka dan diizinkan jika kita ambil (impor) dari selain AS, tentu ini kembali ke Kementan," katanya.
