REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, Asesmen Nasional (AN) yang baru saja dilakukan berhasil mengukur iklim keamanan dan kebhinekaan pendidikan. Dari AN, Kemendikbudristek mendapatkan data perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di setiap sekolah.
"Dari situlah (AN) isu seperti perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi mulai dibuka datanya ada per sekolah. Dan darisitulah kita akan memulai (perbaikan)," ujar Nadiem usai menghadiri peluncuran RAN Pijar di Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).
Dia menyatakan, lewat AN pengukuran iklim keamanan dan kebhinekaan untuk pertama kalinya dalam sejarah dapat dilakukan. Mulai dari hasil itu akan ada langkah permulaan dari perubahan karena kalau tidak bisa diukur, maka isu-isu itu tidak bisa perbaiki.
"Terima kasih sekali lagi kepada Kemenko PMK yang telah mengoordinasi dan juga memberikan target-target yang spesifik untuk bisa mencapai kesejahteraan daripada anak-anak umur sekolah dan remaja," kata dia.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy resmi mengeluarkan Permenko PMK No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN Pijar). Dia mengungkapkan ada sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh anak usia sekolah dan remaja di Indonesia.
"Pertama tentang kesehatan dan gizi. Jadi yang tidak pernah sarapan, anak anak kita, anak usia sekolah dan remaja kita itu 41 persen. Anemia 32,0 persen. Aktivitas kurang dan pola makan yang tidak sehat 58,3 persen," ujar Muhadjir dalam peluncuran RAN Pijar di Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).
Selain itu, lanjut dia, satu dari 10 pemuda usia 15-24 tahun memiliki gangguan mental emosional. Kemudian anak usia 7-12 yang mengalami obesitas ada sebanyak 12 persen. "Selain itu diketahui 3,2 persen kalangan pelajar dan mahasiswa di indonesia menggunakan napza," jelas Muhadjir.
Isu terkait anak usia sekolah dan remaja lainnya adalah kekerasan berbasis gender, perundungan berbasis siber, pekerja anak, dan resiko terpengaruh oleh paham paham radikal. Isu selanjutnya terkait akses dan kualitas pendidikan dan keterampilan.
Muhadjir mengatakan, berbagai kompleksitas masalah anak usia sekolah dan remaja tersebut memerlukan penanganan yang komprehensif. Mulai dari pemerintah, seluruh kekuatan lembaga swadaya masyarakat, kekuatan masyarakat madani, dan semua pihak yang merasa ikut bertanggung jawab atas masa depan bangsa Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika