REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani dinilai kinerja dan pengalamannya sudah teruji dalam kepemimpinan. Sayangnya Puan Maharani tidak cukup genit untuk membuat pencitraan.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pancasila, Gede Moenanto Soekowati, menilai Puan Maharani layak untuk menjadi Presiden RI 2024. “Namun elektabilitas Puan saat ini masih relatif rendah karena tak genit melakukan pencitraan,” kata Gede, dalam saran pers, Senin (16/5/2022).
Puan sudah memiliki pengalaman politik sejak usia masih belia. Menurutnya, Puan saat muda banyak mendampingi ibunnya Megawati Soekarnoputri dalam berbagai kegiatan politik di era orde baru.
Bahkan, lanjut dia, saat PDI terbelah dan Megawati dinobatkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Puan mengalami masa itu. "Bisa dibilang, Puan sudah ditempa sejarah. Sejak muda sudah diajak oleh Megawati dalam berbagai kegiatan politik," ungkap Gede.
Tempaan berbagai peristiwa politik, menurut Gede, membuat karir Puan moncer. Terbukti saat maju sebagai calon anggota legislatif untuk pertama kalinya pada 2009, Puan mampu meraih suara terbanyak.
Maju sebagai caleg di dapil Jawa Tengah 5, yang meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali, Puan meraih suara terbanyak kedua nasional dengan 242.504 suara.”Tentu ini hasil kerja keras, Sejak awal, Puan sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin,” paparnya.
Baru tiga tahun berada di Senayan, Puan terpilih sebagai Ketua Fraksi PDIP. Di bawah kepemimpinan Puan, Gede menilai Fraksi PDIP DPR mampu menjadi oposisi yang mengkritisi berbagai kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat itu.
Hasilnya, dengan sikap kritisnya, PDIP pada pemilu 2014 keluar sebagai pemenang pemilu. "Artinya di bawah kepemimpinan Puan, fraksi PDI-P memang sejalan dengan masyarakat dalam mengkritik berbagai kebijakan SBY yang saat itu dianggap tidak tepat," papar Gede.
Pada Pemilu 2014 itu, Puan yang maju secagai caleg kembali meraih suara terbanyak kedua secara nasional. Namun Puan memilih melepas kursinya di DPR karena ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Direktur Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) ini pun menilai Puan dapat berkinerja baik selama menjabat sebagai menteri. Terbukti Puan dipertahankan hingga masa jabatan Jokowi-Jusuf Kalla berakhir pada 2019.
Pada Pemilu 2019, kembali Puan terpilih sebagai caleg dengan suara terbanyak. Puan kemudian terpilih sebagai Ketua DPR RI.
Dengan rekam jejak itu, maka Gede pun meyakini Puan bisa sukses di Pilpres 2024 mendatang.
Diakuinya, elektabilitas Puan memang masih rendah dibanding sejumlah tokoh yang dijagokan maju Pilpres 2024. Namun rendahnya elektabilitas ini lebih karena persoalan pencitraan. Puan dinilai Gede, kurang genit dalam melakukan pencitraan.
Hal ini berbeda dengan bakal calon presiden lainnya. Kata Gede, mereka kerap melakukan pencitraan, dalam berbagai kesempatan tampil seolah merakyat.
"Mungkin memang sudah karakteristik Puan yang enggan berpura-pura untuk dekat dengan rakyat. Tapi dalam negara demokrasi dimana pemimpinnya dipilih langsung oleh masyarakat, tentunya pencitraan ini juga penting. Ini yang masih harus ditingkatkan lagi oleh Puan dan timnya,” ungkapnya.
