REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) mendorong agar mahasiswa yang baru lulus kuliah dapat langsung memperoleh kesempatan kerja maksimal 3 bulan dari jangka waktu kelulusan. Kebijakan tersebut berkaitan dengan keberhasilan akreditasi.
"Target rekrutasi, mereka bisa mendapatkan pekerjaan paling lama, 3 bulan setelah lulus. 3 bulan mendapatkan pekerjaan kenapa ini menjadi indikator keberhasilan akreditasi," ujar Dekan Fakultas Teknik Unpar Doddi Yudianto, Selasa (24/5/2022).
Upaya yang dilakukan kampus, ia mengatakan menghubungi mitra dan jejaring perusahaan untuk mengadakan job fair sehingga lulusan dapat terserap dengan baik. Selain itu calon alumni diberikan pendampingan dan pelatihan jelang memasuki dunia kerja."Contoh di fakultas teknis kami siapkan bukan cuma rekrutmen bahkan kami siapkan kegiatan pembekalan kami undang dua narasumber untuk memberikan materi tentang apa yang perlu disiapkan sebelum masuk dunia kerja," katanya.
Doddi melanjutkan pihaknya mendorong mahasiswa mempunyai sofskill termasuk keahlian lainnya. Kegiatan leaders talk yang saat ini tengah digagas juga diharapkan dapat membuka peluang baru bagi mahasiswa.
Ia mengatakan kegiatan Leaders Talk diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa terkait kondisi kekinian dan bisa menangkap peluang yang ada. Selain komitmen kampus untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan unggul."Yang sudah memberikan konfirmasi itu ke kami ada pak Nadiem, Erick Thohir, Najwa Shihab, pak Ahok dan Jaksa Agung. Kami berusaha melihat tokoh-tokoh entepreuner, pemimpin yang kira-kira bisa memberikan pemikiran baru bahwa Indonesia ke depan begini," ujarnya.
Ia berharap kegiatan Leaders Talk yang akan digelar tidak berlangsung hanya sekali namun terdapat tindaklanjut pasca pelaksanaan tersebut. Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan secara hybrid dan berlangsung dua bulan sekali."Leaders Talk diinisiasi sebagai bentuk peran aktif Unpar dalam pembangunan karakter dan kualitas sumber daya manusia Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika