REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Universitas Pendidikan Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) menggelar musyawarah nasional (Munas) ISPI VIII Tahun 2022 selama 3 hari mulai Selasa-Kamis, 14, 15 dan 16 Juni 2022.
Menurut Ketua Pelaksana Munas sekaligus Rektor UPI, Prof Dr M Solehuddin, M.Pd., M.A, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) menegaskan bahwa dunia pendidikan saat ini tengah memasuki pradigama baru. Yakni, memberikan kebebasan, kepercayaan dan otonomi kepada setiap institusi pendidikan. Kebijakan ini dibuat, agar semua lulusan memiliki seperangkat kompetensi yang menjadi dasar untuk bertindak, mencapai kesuksesan dan berkarakter.
Solehuddin menilai, melalui kebijakan ini terbuka kesempatan yang luas bagi perguruan tinggi (PT) untuk mengambil manfaat dari kebebasan, kepercayaan dan otonomi yang dimiliki agar mencapai keunggulan secara nasional bahkan internasional.
"Ke depan, PT harus semakin mampu berinovasi dalam aspek kebijakan, pengelolaan, pembelajaran, asesmen hingga penempatan lulusan. Sehingga lulusan PT kompeten di bidangnya, sukses dalam karier dan pekerjaannya, serta berkarakter dalam perilaku kesehariannya," ujar Solehuddin kepada wartawan, Selasa (14/6).
Menurutnya, para lulusan harus memiliki kompetensi dasar dan terapan yang benar- benar dibutuhkan oleh lapangan kerja. Perubahan teknologi yang eksponensial akan diikuti oleh munculnya berbagai jenis pekerjaan baru dengan tuntutan kompetensi yang juga baru.
Oleh karena itu, kata dia, bagi seorang sarjana, kemampuan belajar sepanjang hayat (lifelong learning) adalah sebuah keniscayaan."ISPI merupakan wadah atau rumah besar kita bersama. Bisa dibayangkan jika kita berkontribusi secara individu akan berbeda dampaknya dengan kita bersatu melalui organisasi ini," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, ISPI diharapkan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan pendidikan Indonesia ke depannya. Bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk pendidikan bangsa Indonesia.
Solehuddin menjelaskan, rangkaian kegiatan Munas ISPI diisi dengan seminar pendidikan nasional, munas ISPI, Peluncuran Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan (LAMDIK), Peluncuran Konsursium Pendidikan Indonesia (KoPI) serta Penyampaian Rekomendasi ISPI untuk Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional.
Sementara menurut Ketua ISPI, Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd yang juga Duta Besar Indonesia untuk Republik Uzbekistan, pembangunan pendidikan secara kuantitatif signifikan telah mampu meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat. "Peningkatan tersebut dapat diindikasikan dari meningkatnya partisipasi pendidikan masyarakat (APK dan APM pada seluruh jenjang pendidikan) dan meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS)," katanya.
Namun demikian, seiring dengan tantangan yang dihadapi, lulusan jenjang pendidikan disinyalir belum mampu sepenuhnya menjawab tantangan dan persoalan yang terjadi di masyarakat.
Selain perubahan yang sangat cepat terjadi pada masyarakat, kata dia, dukungan sistem dan layanan pendidikan pada satuan pendidikan juga belum mampu membawa dunia nyata ke dalam proses pendidikan.
Pendidikan abad 21, kata dia, merupakan isu krusial yang terus dikaji dan dicari formulanya. Fase perkembangan revolusi industri 4.0 telah banyak mengubah wajah dan pola kehidupan manusia.
Selain itu, kata dia, penggunaan dan pemanfaatan internet of thinks, big data, cloud computing, dan cognitive computing, telah memberikan efek terhadap kehidupan ekononi, sosial, pilitik, bahkan pendidikan. "Demikian pula lahirnya konsep society 5.0 yang menegaskan bahwa keberadaan teknologi sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan martabat manusia," katanya.
Hal ini, kata dia, berimplikasi terhadap model relasi antar individu, kelompok, bangsa dan negara. Di sinilah peran pendidikan untuk menyiapkan generasi yang mampu beradaptasi sekaligus menjadi kreator masa depan yang lebih baik.
Merespon berbagai fenomena dan tantangan yang ada, kata dia, ISPI sebagai organisasi yang berkontribusi terhadap keberlangsungan pendidikan, sudah saatnya melahirkan gagasan-gagasan untuk melakukan pembaharuan pendidikan. Yakni, mulai dari kebijakan pendidikan, teori, sampai pada praksis pendidikan.
Pertemuan rutin 5 tahunan yang dilakukan dalam bentuk Musyawarah Nasional bukan saja membenahi organisasi secara internal. Namun, diharapkan menghasilkan pikiran-pikiran alternatif untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika