REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akses internet yang tidak merata dan mahal dinilai akan menghambat potensi anak muda yang merupakan "digital native" untuk membantu memajukan perkembangan dan pembangunan dunia. Untuk itu, pemerintah didorong untuk melakukan terobosan dalam memastikan penyebaran akses internet yang merata dengan harga terjangkau.
"Sudah menjadi rahasia umum, masih banyak di daerah-daerah yang memiliki masalah internet baik karena lambat maupun mahal. Termasuk ada juga yang belum bisa mengakses internet, bahkan belum ada listrik. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengejawantahkan amanat Pancasila terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Co-Chair Y20 Indonesia, Budy Sugandi, dalam siaran pers, Senin (25/7/2022).
Seperti diketahui, KTT Y20 yang digelar di Jakarta dan Bandung resmi berakhir dengan diserahkannya dokumen rekomendasi kebijakan kepada perwakilan RI sebagai presidensi G20. Communique tersebut diserahkan oleh co-chair Y20 Indonesia 2022, Rahayu Saraswati, kepada Presiden Joko Widodo yang diwakili oleh Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.
KTT Y20 dihadiri oleh perwakilan dari 20 negara-negara anggota G20 yang berdialog mengenai isu-isu global yang berkenaan langsung dengan kehidupan dan kesejahteraan anak muda di seluruh Dunia. Communique yang diserahkan tersebut meliputi empat isu prioritas yaitu transformasi digital, lingkungan, ketenagakerjaan pemuda, serta keberagaman dan inklusi.
Dalam communique tersebut, KTT Y20 menegaskan, akses internet adalah hak dasar yang harus dimiliki oleh anak muda karena berkaitan erat dengan kehidupan mereka. Salah satu poin dalam komunike tersebut mendesak pemerintah-pemerintah negara G20 untuk memperluas jaringan internet dan menurunkan harga internet agar bisa menjangkau komunitas-komunitas marjinal yang selama ini belum bisa memperoleh akses internet dengan mudah.
Pandemi Covid-19 mempercepat transformasi digital. Hampir seluruh sektor saat ini bergantung pada akses internet untuk beroperasi. Hal ini menjadi masalah apabila penyebaran akses internet belum merata yang akan berdampak pada tingginya harga internet di beberapa wilayah.
"Kemajuan teknologi digital berdampak pada generasi muda. Tetapi, sejumlah kerangka kerja publik masih ambigu," jelas dia.
Sementara itu, Maria Monica Wihardja selaku Visiting Fellow ISEAS-Yusof Ishak Institute pada talk show yang diadakan pada KTT Y20 mengatakan, terdapat potensi konsekuensi negatif dari transformasi digital. Di antaranya adalah munculnya kesenjangan teknologi dan ekonomi. Menurut dia, isu-isu itu sebagian disebabkan oleh minimnya standar internasional.
"Di sinilah, G20 dapat melakukan intervensi untuk menetapkan norma dan standar internasional di sektor digital untuk memitigasi risiko ini,” ucap Monica.
Dia menambahkan, puncak KTT G20 dan Y20 perlu menyepakati strategi untuk mengukur dampak dari transformasi digital.
Ikuti Whatsapp Channel Republika