REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan dirinya akan terus memperjuangkan pemerataan pembangunan di perbatasan Indonesia - Malaysia, khususnya daerah Ketungau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pasalnya hingga kini, sejumlah desa di daerah tersebut masih tak kunjung teraliri listrik, bahkan kondisi jalan penghubung antar desa ke Kabupaten Sintang masih dalam kondisi rusak parah.
"Saya akan terus memperjuangka nya, meskipun dalam beberapa kali reses saya juga mengajak menteri dan dirjen terkait untuk meninjau secara langsung wilayah perbatasan negeri ini. Yang pasti semaksimal mungkin saya akan kawal usulan para tokoh perbatasan ini hingga dapat ditanggapi Pemerintah," ujar legislator daerah pemilihan Kalimantan Barat itu kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).
Sebelumnya pada Selasa (26/7/2022), Lasarus menerima kunjungan dari puluhan orang tokoh masyarakat daerah Ketungau di Gedung DPR RI. Dalam kunjungan itu, para tokoh masyarakat tersebut juga turut mengadukan kondisi fasilitas pendidikan atau sekolah di Kecamatan Ketungau yang masih sangat tertinggal dengan bangunan yang juga cukup memprihatinkan.
"Para tokoh yang berkunjung ini mengadukan di antaranya masih banyak desa-desa yang belum teraliri listrik, tidak mendapat akses internet, jalan penghubung antar desa hingga kabupaten yang sulit untuk dilewati. Serta perlunya perhatian lebih terhadap pendidikan putra putri dari wilayah perbatasan," kata politikus PDI-Perjuangan itu.
Lasarus mengatakan, di Kecamatan Ketungau yang terdiri dari Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah, dan Kecamatan Ketungau Hulu terdapat setidaknya 71 desa dari total 91 desa yang hingga kini masih belum teraliri listrik. "Memang di perbatasan Indonesia-Malaysia khusunya daerah Ketungau ini cukup luas. Namun sekali lagi saya pastikan akan memperjuangkan pemerataan pembangunan terlebih masalah listrik ini dan tentunya ini membutuhkan lebih banyak lagi sentuhan dan kerja keras banyak pihak," tegasnya.
Untuk itu, Lasarus berharap agar pemerintah pusat khususnya kementerian dan lembaga terkait dapat memberikan perhatian khusus bagi pemerataan pembangunan di daerah Ketungau.
