Komisi I: Kunjungan Presiden ke Korsel Tunjukkan Kemitraan Strategis

Kunjungan Presiden Jokowi ke Korsel dinilai turut menguatkan diplomasi RI di Korsel

Sabtu , 30 Jul 2022, 00:29 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut positif rencana investasi Posco Korea Selatan (Korsel) senilai 3,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 52,2 triliun. Hal ini disampaikan Erick saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Investasi RI/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim, dan CEO Posco Kim Hag Dong di Seoul, Korsel, Kamis (28/7).
Foto: istimewa
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut positif rencana investasi Posco Korea Selatan (Korsel) senilai 3,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 52,2 triliun. Hal ini disampaikan Erick saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Investasi RI/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim, dan CEO Posco Kim Hag Dong di Seoul, Korsel, Kamis (28/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan pada Kamis (28/7/2022) memperlihatkan kemitraan strategis kedua negara.

"Kunjungan Presiden Jokowi ke Korea Selatan dalam rangkaian kunjungannya ke Beijing dan Tokyo semakin memperlihatkan kemitraan strategis kita dengan Korea Selatan," kata Christina di Jakarta, Jumat (29/7/2022).

Baca Juga

Dia mengatakan sehari sebelumnya delegasi Komisi I DPR RI juga berada di Korea Selatan dalam rangka tugas pengawasan kinerja KBRI. Dalam kunjungan tersebut,22 Komisi I DPR memastikan beberapa isu yang harus dikawal dengan baik untuk memperkuat diplomasi RI di Korea Selatan (Korsel).

"Diplomasi tersebut seperti ekonomi, budaya, pariwisata, perlindungan WNI, dan menjajaki kemungkinan peluang kerja di luar sektor manufacturing dan perikanan bagi pekerja migran Indonesia," ujar Christina.

Selain isu ekonomi, Komisi I DPR RI memberikan beberapa catatan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia seiring dengan dimulainya lagi pengiriman PMI ke Korsel. Menurut dia, Korsel adalah investor terbesar keenam di Indonesia sehingga sangat wajar Presiden Jokowi memberi perhatian khusus dalam kunjungannya, terutama Presiden sendiri yang menghadiri pertemuan-pertemuan dengan para CEO perusahaan Korea Selatan.

"Ini memperlihatkan komitmen pemerintah memastikan Korsel adalah mitra strategis kita di bidang ekonomi, sekaligus memperlihatkan iklim investasi Indonesia saat ini yang kian kondusif," katanya.

Dia menilai kunjungan yang dilakukan Presiden Jokowi turut menguatkan diplomasi RI di Korsel yang selama ini sudah dilakukan dengan baik oleh perwakilan RI di Seoul. Dari pertemuan dengan KBRI, Christina mengapresiasi inisiatif terbentuknya fungsi di KBRI untuk mendorong ekonomi kreatif, digital, percepatan start up, dan diplomasi publik.

"Kami mendorong KBRI untuk mengupayakan agar pekerja migran kita kita bisa merambah sektor lain di luar perikanan dan manufaktur. Karena ada potensi PMI kita untuk masuk pada bidang-bidang lain, misalnya pertanian," ujarnya. Selain itu, menurut dia, Komisi I DPR RI membahas aspek-aspek lain agar kemitraan strategis Indonesia dengan Korea Selatan semakin membawa manfaat positif.