REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta BUMN Holding Perkebunan Nusantara atau PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dapat memberdayakan asetnya untuk lebih produktif dari aspek hulunya. Tujuannya agar produktivitas sawit di Aceh dapat betul-betul diperhatikan mengingat sawit-sawit yang berada di Aceh mampu menyuplai kebutuhan minyak goreng nasional.
"Supaya lebih produktif dari aspek hulunya, kita ingin produktivitas sawit di sini harus betul-betul lebih diperhatikan, sejauh mana sawit-sawit yang ada di sini itu juga mampu menyuplai kebutuhan minyak goreng nasional. Maka, tadi kita tekankan bagaimana hilirisasi di sektor perkebunan sawit untuk tidak hanya pabrik CPU, tapi juga pabrik minyak goreng itu menjadi satu satu skala prioritas untuk PTPN holding membuat pabrik minyak goreng khususnya minyak goreng curah," katanya.
Hal tersebut mengemuka usai memimpin pertemuan dengan, Eselon I Kementerian BUMN, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda, Direktur Utama PT PTPN III (Persero) (Holding), Direktur Utama PT PTPN I, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero), Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dalam rangka pemenuhan kebutuhan komoditas nasional, infrastruktur dan peningkatan konektivitas jalan tol, Banda Aceh, Selasa (9/8/2022).
Aria Bima juga melanjutkan, secara kontribusi produksi minyak goreng atau minyak curah secara nasional, Indonesia baru mencapai empat persen dari kebutuhan nasional. Sehingga, tepat keputusan yang ada, jika wilayah PTPN I yang nantinya juga dapat melibatkan wilayah Sumatra Barat dan Sumatra Utara, untuk membangun minyak goreng di Banda Aceh.
"Saya kira tepat keputusan untuk membuat pabrik minyak goreng di Banda Aceh dan sekaligus juga memberi kontribusi terhadap aspek pertumbuhan industri di sektor perkebunan," katanya.
Politisi Partai PDI-Perjuangan ini juga menyatakan pengembangan di sektor pertanian dan perkebunan ini menjadi salah satu program yang harus dioptimalkan di Aceh. Ini mengingat sawit dan karet di Aceh merupakan komoditas utama yang memberikan kontribusi yang cukup baik dan bagus dalam kepentingan Aceh maupun dalam skala nasional.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menyoroti kinerja PTPN I yang terus merugi padahal luas lahan sawitnya berjumlah 23 ribu hektare. Menurutnya, ada kesalahan dalam sistem manajemen mereka. Oleh karenanya dirinya meminta pihak PTPN I untuk mencari tahu apa penyebab kerugian mereka.
"Bagaimana manajemen mereka ini ada saya lihat dan saya duga ada yang ketidakberesan dengan manajemen mereka, baik di tingkat direksi ataupun adm-nya, karena pembandingnya adalah swasta. Yang swasta saja punya lahan misalnya 10 hektare sampai 100 hektare, mereka untung. Kenapa mereka (PTPN I) dengan luas lahan 23 ribu hektare kok rugi. Nah itu yang kita sorotin dan kita minta jawaban tapi mungkin mereka berikan secara tertulis nanti ya," tutupnya.
