REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai dampak dari kenaikan harga dan pembatasan akan dirasakan langsung ke daya beli masyarakat yang menurun. Sehingga hal ini meningkatkan jumlah orang miskin baru. 

“Karena konteksnya masyarakat saat ini sudah menghadapi kenaikan harga pangan, dengan inflasi mendekati lima persen,” ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Kamis (18/8/2022).

Menurutnya saat ini juga masyarakat masih belum pulih dari pandemi, terbukti ada 11 juta lebih pekerja yang kehilangan pekerjaan, jam kerja dan gaji dipotong, hingga dirumahkan. Jika ditambah kenaikan harga bbm subsidi dikhawatirkan tekanan ekonomi sekitar 40 persen kelompok rumah tangga terbawah akan semakin berat. 

“Belum lagi ada 64 juta UMKM yang bergantung dari bbm subsidi. Pemerintah juga harus memikirkan efek ke UMKM, karena subsidi ini bukan hanya kendaraan pribadi tapi juga dipakai kendaraan operasional usaha kecil dan mikro,” ucapnya.

Adapun saat ini pemerintah menghitung mengenai kemungkinan perubahan harga BBM subsidi Pertalite. Hal ini karena kuota yang ditetapkan APBN 2022 terus menipis.

Bhima menilai pemerintah perlu mematangkan data masyarakat jika ingin melakukan pembatasan pembelian Pertalite. Hal ini tidak bisa dilihat yang berhak memakai subsidi hanya orang miskin, tapi juga pelaku usaha kecil. 

“Sebaiknya pemerintah pikir pikir dulu pembatasan maupun mencabut sebagian subsidi. Jika kenaikan harga pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, diperkirakan inflasi tahun ini tembus enam persen sampai 6,5 persen year on year. Dikhawatirkan menjadi inflasi yang tertinggi sejak September 2015,” ucapnya.