REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Komisi V DPR, Lasarus mengaku banyak menerima keluhan masyarakat terkait minimnya pelayanan di Bandara. Akibat antrian penumpang dan semakin tingginya jumlah pengguna jasa angkutan udara, serta terbatasnya jumlah runway pesawat.
Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI bersama Plt Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Nur Isnin Istiartono serta Direktur Utama (Dirut) PT. Angkasa Pura 1 Faik Fahmi dan Dirut PT. Angkasa Pura 2 Muhammad Awaluddin, Selasa (13/9/2022) di Gedung Parlemen Jakarta.
Menurut Lasarus, keberadaan bandara yang nyaman serta terbebas dari kondisi berdesak-desakan. Sangat penting dijadikan sebagai prioritas, terlebih bagi Bandara yang berada di Ibukota Negara seperti halnya Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma di Jakarta.
"Pelayanan bandara kepada masyarakat ini menjadi domain kami di Komisi V DPR, untuk itu Pak Dirjen dan Pak Dirut Angkasa Pura 1 dan 2. Tolong peningkatan pelayanan bandara dijadikan sebagai program prioritas, terlebih untuk bandara yang menjadi pintu masuk seperti Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma," ujarnya.
Tidak hanya itu, Lasarus juga turut menyoroti kebijakan yang memfungsikan Bandara Halim Perdanakusuma sebagai Bandara penumpang domestik oleh pihak Angkasa Pura 2. Dimana status kepemilikan Bandara tersebut, merupakan aset dari TNI Angkatan Udara (AU).
"Apa yang terjadi saat ini di Bandara Halim Perdanakusuma, sebenarnya adalah keterpaksaan atas kebutuhan bandara pendukung di Jakarta, ini sudah kita rasakan sekarang dan terpaksa kita menggunakan Halim ya Pak ya. Terpaksa ya Pak ya," tegasnya.
"Kita sering dipertanyakan, soal sekarang kemarin ada perbaikan di halim, dianggarkan di Komisi V tidak dianggarkan di angkatan udara. Karena itu pertanyaan kita apakah angkasa pura dengan pihak halim, atau pihak lain dengan pihak halim. Ini kalau dipertanyakan ke kita (Komisi V DPR) rumit kita jawabnya," lanjutnya.
Untuk itu, Lasarus meminta Pemerintah melalui Dirjen Perhubungan Udara dan PT. Angkasa Pura. Segera mempersiapkan roadmap terkait pembangunan Bandara pengapit kota Jakarta.
"Dimana-mana biasanya Bandara tidak satu, ada dua Bandara yang mengapit Ibukota Negara sebetulnya, dan kebutuhan itu sebenarnya sudah kita rasakan sekarang. Kedepan harus kita pikirkan, harus ada rencana besar kita atau roadmap kita terkait kebutuhan Bandara ini, karena jumlah penduduk terus akan bertambah. Untuk jangka panjang harus dipikirkan ini, apa lagi negara dalam kondisi tertentu," katanya.
