Jumat 16 Sep 2022 09:43 WIB

Inpres Mobil Listrik Dinilai Bisa Dorong Penerapan EV Secara Optimal

Inpres membantu mengurangi ketergantungan Indonesia pada pengunaan BBM

Rep: Eric Iskandarsjah Z/ Red: Gita Amanda
Ketergantungan Indonesia terhadap penggunaan bahan bakar minyak (BBM) membuat kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) jadi sarana untuk menekan ketergantungan tersebut. (ilustrasi)
Foto: ANTARA/Muhammad Arif Pribadi
Ketergantungan Indonesia terhadap penggunaan bahan bakar minyak (BBM) membuat kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) jadi sarana untuk menekan ketergantungan tersebut. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketergantungan Indonesia terhadap penggunaan bahan bakar minyak (BBM) membuat kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) jadi sarana untuk menekan ketergantungan tersebut. Oleh karena itu, beragam upaya pun dilakukan agar EV bisa makin diterapkan dengna masif.

Salah satu upaya itu diwujudkan lewat terbtinya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah. Pengamat otomotif, Bebin Juana, mengatakan Inpres itu merupakan salah satu upaya yang sangat jitu.

"Ini langkah yang tepat. Dengan instruksi ini, maka instansi pemerintah pusat dan daerah bisa berperan sebagai pelopor dan contoh dalam penerapan kendaraan listrik," kata Bebin kepada Republika.co.id pada Kamis (15/9/2022).

Artinya, dengan semakin banyaknya penerapan EV, otomatis masyarakat bisa semakin yakin akan sejumlah keunggulan yang ditawarkan oleh EV mulai dari terkait fungsionalitas, efisiensi, kepraktisan dan kehandalan dari kendaraan ramah lingkungan tersebut.

Meskipun di satu sisi, ia menyadari hal ini bisa jadi polemik karena nantinya instansi pemerintah pusat dan daerah akan memerlukan anggaran yang cukup besar untuk pengadaan EV. Mengingat, mayoritas EV yang dipasarkan di Indonesia saat ini masih dibanderol dengan harga yang relatif tinggi.

"Jika dilihat dari sudut pandang pengadaan memang bisa membutuhkan anggaran yang besar. Tapi, kita harus melihat dengan sudut pandang bagaimana EV bisa menekan penggunaan BBM dengan signifikan," ujarnya.

Sudut pandang itu dinilai cukup penting. Karena, penggunaan BBM dalam jumlah besar memiliki implikasi negatif yang cukup masif baik dari aspek lingkungan hingga aspke devisa negara.

Oleh karena itu, ia sangat mendorong agar instruksi ini bisa segara diterapkan secara masif. Setelah itu, lanjut dia, pemerintah juga masih perlu menyiapkan sejumlah strategi agar kemauan masyarakat untuk migrasi ke EV bisa makin besar.

"Banyak regulasi lain yang bisa disiapkan. Mulai dari regulasi soal skema kredit EV yang lebih ringan hingga insentif parkir dan tol serta beragam insentif lainya yang makin membuat EV jadi lebih menggoda dibanding kendaraan konvensional," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement