REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nihayatul Wafiroh mengaku, telah menegur pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan terkait gagalnya 94 jamaah berangkat umroh di Bandara Juanda, Senin (26/9/2022). Dia minta kejadian ini agar tidak terulang lagi.
"Saya sudah sudah menegur dari KKP tentang hal ini tidak perlu terjadi lagi," kata Nihayatul Wafiroh saat dihubungi Republika, Selasa (27/9/2022).
Nihayatul meminta, ada tidaknya jamaah umroh berangkat, KKP harus tetap berada di lokasi. Jangan sampai tidak ada petugas KKP yang tidak siaga di lokasi. "Dan harusnya KKP itu, ada komunikasi atau tidak dari maskapai harusnya KKP selalu standby," ujarnya.
Dia memastikan, kebaradaan KKP diperlukan untuk mengontrol jika ada sesuatu terjadi di bandara. Untuk itu KKP harus selalu siaga setiap saat di wilayah kerjanya.
"Bagaimana KKP bisa mengontrol atau bisa-bisa tahu ada atau tidak masalah jamah. Penumpang yang mau berangkat atau pulang kalau KKP tidak selalu standby," katanya.
Nihayatul mengatakan, pihaknya telah mendapatkan penjelasan terkait gagalnya 94 jamaah berangkat umroh di Bandara Juanda, Senin. Berdasarkan laporan dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, kurang komunikasi antara KKP dengan maskapai.
"Harusnya maskapai memberitahukan KKP tentang ada keberangkatan umroh ini tiga jam sebelumnya," kata Nihayatul Wafiroh.
Nihayatul mengatakan, berdasarkan laporannya, maskapai tidak melaporkan kepada KKP bahwa akan ada keberangkatan jamaah umroh di Bandara Internasional Juanda. Namun jamaah sudah diberangkatkan ke Tanah Suci dan sisanya hari ini diberangkatkan.
"Kemarin itu tidak ada pemberitahuan itu. Informasinya sudah diberangkatkan jamaah umrohnya beberapa sisa di berangkatkan hari ini," katanya.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tirmizi mengatakan, keterlambatan proses validasi International Certificate Vaccine (ICV) ini disebabkan tidak ada informasi sebelumnya dari Maskapai ke KKP tentang adanya rencana pemberangkatan jamaah umroh tersebut.
Siti Nadia mengatakan, telah ada kesepakatan dalam rapat bersama antara otoritas bandara, KKP dan pihak maskapai, bahwa petugas piket KKP akan mendapatkan informasi dari pihak maskapai apabila ada penerbangan umroh pada waktu dimaksud. KKP diminta untuk siaga di terminal 2 (internasional) 3 jam sebelum keberangkatan jika ada jadwal keberangkatan jamaah umroh.
"Apabila tidak ada informasi, petugas KKP siaga di Kantor KKP Surabaya," kata Siti Nadia Tirmizi kepada Republika, Senin.
Siti menturkan, sehari sebelumnya, tepatnya pada, Ahad (25/9/2022, 20.00 Wib), petugas KKP sudah mengkonfirmasi kepada pihak Air Asia terkait apakah rencana keberangkatan jamaah umroh pada, Senin (26/9/2022). Pihak Air Asia memastikan tidak ada penumpang umroh pada penerbangan Air Asia tanggal 26 September 2022, pukul 05.21 dan 05.37 Wib.
"KKP baru mendapatkan informasi akan adanya penumpang jamaah umroh dari pihak Air Asia dan Terminal Inspector AP pada 26 September 2022, sekitar pukul 4.30 Wib, atau kurang dari 1 jam dari waktu takeoff," katanya.
Siti Nadia memastikan, saat itu pula, petugas KKP segera datang ke Terminal 2 bandara dan melakukan validasi dokumen. Validasi ICV bagi 91 orang selesai pada pukul 05.17 WIB, dan dinyatakan valid semua, terdiri dari 28 orang untuk flight 05.21 Wib dan 63 orang untuk flight 05.37 Wib.
Validasi ICV adalah proses pengecekan keabsahan dokumen perjalanan. Di mana salah satu dokumen yang disyaratkan pemerintah Arab Saudi, termasuk dalam melakukan ibadah umrah dan haji. Di mana untuk setiap pelaku perjalanan yang akan memasuki wilayah negara Arab Saudi sudah harus mendapatkan vaksin Meningitis.
"Saat ini sedang diupayakan pemberangkatan jamaah umroh ini oleh maskapai dan pihak travel, rencananya 28 jamaah dapat diberangkatkan dengan Air Asia pada pukul 14.30 sementara 63 lainnya akan diberikan penginapan sambil menunggu jadwal penerbangan," katanya.
