REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia (Perhompedin) Prof Dr dr Arry Harryanto mengatakan, pengaturan pengobatan kanker diperlukan guna mengedepankan kepentingan pasien.
"Betapa pentingnya mengatur pengobatan kanker ini supaya lebih kepada kepentingan pasien," kata Arry di Jakarta, Sabtu (1/10/2022).
Menurut Arry, kanker dan tata laksananya merupakan hal yang sangat kompleks. Ada tiga jenis pengobatan kanker yakni pengobatan kanker melalui bedah, pengobatan radioterapi, dan pengobatan sistemik dengan obat-obatan.
Tindakan bedah dikatakan Arry tidak hanya sekadar mengambil jaringan untuk dibiopsi, tapi bisa juga untuk tujuan-tujuan lain seperti mengangkat tumor. Sehingga, kata dia, tindakan ini memerlukan strategi yang tidak mudah. Begitu pula dengan radioterapi dan pengobatan sistemik.
"Pengobatan sistemik ini luas, bisa menggunakan tablet, obat injeksi, obat infus. Pengobatan sistemik ini juga mulai dari yang amat sederhana sampai yang amat sulit, seperti transplantasi yang sangat berbahaya bisa menyebabkan kematian. Kemudian dari yang (biayanya) amat murah sampai yang amat mahal," ujar Arry.
Selain itu, kata dia, pengobatan kanker sistemik juga memiliki banyak efek samping yang dapat memengaruhi daya tahan tubuh, fungsi jantung, ginjal, dan hati, serta mengubah struktur tulang. Sehingga, diperlukan keterampilan dan ketelitian yang sangat tinggi dalam menentukan obat yang aman dikonsumsi pasien.
Dengan demikian, ia melanjutkan, penanganan kanker sangat memerlukan kompetensi ilmu penyakit dalam dan ilmu bedah yang mapan supaya mampu merumuskan strategi manajemen yang terbaik untuk pasien. "Kalau misalnya membuat struktur tulangnya jadi enggak ada, jantungnya rusak, pengobatan itu jadi enggak ada gunanya. Jadi orang yang mau memberikan pengobatan model ini harus mempunyai dasar pengetahuan pengobatan sistemis, harus internis," ujar Arry.
Dia juga mengatakan, pengaturan pengobatan kanker pun penting guna mencegah keluarnya dana yang tidak tepat guna karena prosedur pengobatan yang tidak sesuai kondisi pasien.
"Jenis obat (kanker) itu ada dari yang amat murah sampai amat mahal. Ada yang Rp 100 juta sekali suntik, belum obat-obat lainnya. Tapi kalau tidak ada hasilnya ya semua rugi, pasien rugi, masyarakat juga rugi karena BPJS dipakai tidak tepat guna karena pasiennya meninggal. Jadi hasil yang dicapai harus sesuai dengan obat yang diberikan. Kalau sudah tidak ada harapan, tidak boleh dikasih (obat yang mahal)," ujar Arry.
"Jadi ini menunjukkan betapa kompleksnya kanker dan mengapa pentingnya mengatur pengobatan kanker untuk kepentingan pasien dan penggunaan dana yang tepat guna," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika