Oleh : Ilham Tirta, Jurnalis Republika.co.id

REPUBLIKA.CO.ID, Hari antikorupsi sedunia atau Harkodia yang diperingati pada Jumat, 9 Desember 2022 lalu, seakan tidak berkesan. Korupsi seperti telah menggurita di semua sisi kehidupan bangsa Indonesia. Gunung es penghianatan tidak lagi hanya tampak pada birokrat pemerintahan. Kini, fenomena yang sama terungkap pada lembaga pendidikan dan peradilan. Tidak ada kebanggaan dalam angka-angka laporan pengungkapan kejahatan, melainkan keprihatinan yang makin mendalam.

Jika korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka korupsi yang dilakukan oleh seorang hakim adalah kejahatan luar biasa yang berlapis-lapis. Hakim dengan wewenang dan kemuliaannya tidak hanya penimbang yang salah dan benar, tetapi juga pemutus nasib seseorang, masyarakat, dan lebih luas lagi nasib seluruh bangsa. Karena itu, korupsi penanganan perkara yang baru saja terungkap di Mahkamah Agung (MA) tidaklah bisa diterima, setidaknya oleh akal sehat.

Sebagai lembaga tinggi negara, MA sejatinya terlepas dari pengaruh semua cabang kekuasaan lainnya, Presiden sekalipun dia. Dan bagaima mungkin hakim MA dikendalikan oleh keinginan perorangan! Hingga pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 9 orang hakim dan pegawai MA sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara. Malangnya lagi, dua di antaranya adalah Hakim Agung.

Dimulai dengan penangkapan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan sejumlah orang lainnya pada September 2022, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Selain Sudrajad, mereka yang tersangka adalah Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA, Elly Tri Pangestu; dua PNS pada Kepaniteraan MA, Desy Yustria dan Muhajir Habibie; serta dua PNS MA, Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB). Para hakim dan pegawai MA itu diduga disuap oleh pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno dan dua pihak berperkara, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Kedua nama terakhir adalah debitur KSP Intidana.