REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Inalum meminta dukungan insentif tarif listrik untuk mendukung ekspansi usaha. Saat ini, dari kebutuhan aluminium dalam negeri 800 ribu ton per tahun, Inalum sendiri baru mampu memproduksi 250 ribu ton aluminium per tahun.
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus, meminta PT Inalum tidak memakai APBN sebagai insentif mendapat pembiayaan listrik berbiaya murah dari PLN. Sebab, akan mengurangi pos anggaran belanja negara bidang lain yang lebih penting.
Untuk itu, ia meminta PT Inalum atau Indonesia Asahan Aluminium menyiasatinya dengan membuat teknologi produksi yang lebih efisien. Salah satu kebutuhan energi listrik yang besar PT Inalum dari PLN yaitu untuk industri smelter.
"Memang industri smelter ini memerlukan energi dan memiliki kompetisi tinggi. Setahu saya, cost structure dari keseluruhan berkisar 30-60 persen. Jadi, cukup besar, sehingga mereka sangat membutuhkan sumber energi yang berbiaya murah," kata Deddy, Rabu (21/12/2022).
Sebagai langkah pengembangan usahanya, kebutuhan listrik PT Inalum sendiri disebut mencapai satu gigawatt. Kebutuhan tersebut dirasa tidak bisa dipenuhi hanya melalui pembangkit listrik yang dimiliki PLN, yaitu PLTA Sigura-gura.
Berdasarkan pemaparan Direktur Operasi dan Portofolio PT Inalum, saat ini PT Inalum tengah mencoba menjalin kerja sama dengan PT PLN untuk dapat memberikan bantuan aliran listrik. Namun, terkendala dengan belum adanya kesepakatan tarif.
Pasalnya, terdapat Undang-Undang Ketenagalistrikan serta Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif listrik. Hal tersebut yang mendorong PT Inalum meminta dukungan pemerintah dan DPR untuk melakukan diskresi dalam memberikan insentif.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Jon Erizal, menawarkan solusi untuk melakukan sinergi antara PT Inalum dan PT PLN. Ia menyarankan, kerja sama dalam bentuk Business to Business dengan pembagian profit setelah produksi terjual.
John menilai, pendekatan seperti ini lebih realistis. Pasalnya, bila diberikan insentif nantinya perusahaan-perusahaan lain akan mengikuti meminta insentif. Masalahnya, ia berpendapat, nantinya PLN sendiri pasti meminta PMN kepada DPR.
"Tapi, itu lebih masuk akal daripada mengubah peraturan," ujar John.
