REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berencana menghentikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022. Mengingat, kasus Covid-19 di Indonesia sudah sangat terkendali.
Kendati demikian, ia meminta pemerintah untuk terus meningkatkan angka vaksinasi dosis ketiga atau booster di masyarakat. Tujuannya, agar publik semakin terlindungi dari Covid-19 yang berstatus pandemi dalam dua tahun terakhir.
"Agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan yang optimal. Seluruh data yang tersedia menyebutkan bahwa vaksin bisa mengurangi keparahan gejala," ujar Charles kepada wartawan, Kamis (22/12/2022).
Pencabutan PPKM juga akan berdampak kepada angka penularan, yang pastinya akan meningkat usai dihentikannya kebijakan tersebut. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memastikan stok obat penanganan Covid-19 juga tersedia.
"Pemerintah harus terus melakukan komunikasi secara intens dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan otoritas kesehatan di negara-negara lain guna mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia sekaligus mengantisipasi munculnya varian-varian berbahaya," ujar Charles.
Presiden Jokowi mengatakan masih menunggu seluruh kajian dari Kementerian Kesehatan dan koordinator PPKM Luar Jawa-Bali sebelum mengakhiri kebijakan PPKM dalam menangani pandemi Covid-19. Jokowi menargetkan jajarannya menyelesaikan kajian dan kalkulasi mengenai PPKM pada pekan ini.
“Jadi kembali ke PSBB, PPKM itu masih saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Pak Menko maupun dari Kementerian Kesehatan dan saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya,” ujar Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali sekaligus Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, telah melaporkan kepada Presiden mengenai berbagai kesiapan setelah PPKM nantinya dicabut. Ia menyebut, sudah hampir satu tahun ini pandemi Covid-19 di Indonesia melandai. Indonesia pun dinilai sudah mulai masuk ke endemi.
“Tentu sudah hampir satu tahun Indonesia landai artinya berdasarkan kriteria dari WHO di level 1 dan itu sudah 12 bulan. Artinya secara negara sebetulnya kita sudah masuk pandeminya sudah berubah menjadi endemi,” jelas Airlangga.
