REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pendiri Mastodon Eugen Rochko mengklaim telah menolak pendekatan lebih dari lima investor yang berbasis di Amerika Serikat (AS). Mastodon telah menjadi saingan Twitter sejak Elon Musk membeli Twitter pada Oktober lalu.
Rochko yang meluncurkan jejaring sosial itu pada tahun 2016, mengaku telah menerima tawaran dari perusahaan ekuitas swasta Silicon Valley. Popularitas Mastodon telah melonjak sejak akuisisi Twitter senilai 44 miliar dolar AS oleh Musk.
Rochko mengatakan pekan lalu bahwa Mastodon telah melonjak dari 300 ribu pengguna aktif bulanan menjadi 2,5 juta setelah kesepakatan Twitter. Selama menjadi pemilik baru, Musk memulihkan akun yang dilarang seperti Donald Trump.
Rochko yang merupakan pengembang perangkat lunak Jerman, mengatakan status platform-nya sebagai organisasi nirlaba yang tidak dapat disentuh dan independensinya merupakan bagian dari daya tarik bagi pengguna. Mastodon memiliki lebih dari 9.200 pelanggan di Patreon, layanan keanggotaan online, yang menyumbang lebih dari 28 ribu Poundsterling per bulan.
"Mastodon tidak akan berubah menjadi semua yang Anda benci tentang Twitter. Fakta bahwa itu dapat dijual kepada miliarder yang kontroversial, fakta bahwa itu dapat ditutup, bangkrut, dan sebagainya. Ini adalah perbedaan paradigma antar platform,” kata Rochko, dilansir The Guardian, Kamis (29/12/2022).
Mastodon terseret ke dalam pendekatan kontroversial Musk untuk moderasi di Twitter bulan ini setelah akun Twitternya sendiri ditangguhkan karena membagikan tautan ke akun Mastodon @elonjet, akun yang telah ditangguhkan Musk karena menunjukkan lokasi jet pribadinya. Musk juga sempat melarang semua tautan ke Mastodon dan menangguhkan pengguna yang men-tweet nama pengguna Mastodon mereka.
Dalam sebuah posting blog, Rochko ini adalah pengingat yang jelas bahwa platform terpusat dapat memaksakan batasan yang sewenang-wenang dan tidak adil pada apa yang Anda bisa dan tidak bisa katakan.
“Di Mastodon, kami percaya bahwa tidak harus ada perantara di antara Anda dan audiens Anda dan bahwa jurnalis dan lembaga pemerintah khususnya tidak harus bergantung pada platform swasta untuk menjangkau publik,” ujarnya.