REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kurikulum Merdeka Belajar yang berjilid-jilid disebut-sebut sebagai kebijakan paling menghebohkan dan menimbulkan pro kontra di lapangan dari Menteri Pendidikan, Kebudataan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim. Sebab, kebijakan yang sejatinya bagus secara konsep, ternyata di lapangan tidak berhasil membumi.
"Kami menyaksikan di lapangan, kebijakan yang sebenarnya bagus secara konsep, namun tidak berhasil membumi sehingga menimbulkan potensi pendidikan Indonesia tengah berada pada fase konflik," ujar Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, kepada Republika, Ahad (1/1/23).
Dia mengatakan, program Merdeka Belajar yang berjilid-jilid dan tidak pernah selesai seolah akan menuju akhir episode yang menghawatirkan. Pihaknya menilai, gagasan kebijakan sampai implementasi di lapangan masih jauh panggang dari api.
Heru menambahkan, Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada empat hal. Empat hal itu, yakni infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur dan pendanaan untuk kepemimpinan masyarakat dan budaya, serta kurikulum pedagogis dan penilaian.
"Namun, tampaknya di level pemahaman kebijakan ini saja, masih jauh dari harapan," terang dia.
Sejak konflik merek Merdeka Belajar, FSGI selaku organisasi profesi guru telah memberikan kritik dan rekomendasi. Tapi, kebijakan tersebut terus ditayangkan bahkan kini telah mencapai 22 episode. Hal itu pada akhirnya kemudian menimbulkan pertanyaan baru.
“Benarkah semuanya telah menuju kearah transformasi Pendidikan Indonesia? Apakah setiap episodenya berjalan berkesinambungan? Apakah dapat terlihat masa depan pendidikan Indonesia yang berkualitas ataukah justru terbaca tujuan spekulatif yang tidak berkelanjutan?" ujar Wakil Sekjen FSGI, Mansur.
Mansur memberikan contoh terobosan Merdeka Belajar yang cukup memberi angin segar bagi pendidikan Indonesia, yakni pada episode I. Di mana kala itu ada empat bidang sasaran, di antaranya mengganti UN menjadi Asesmen Nasional. Tapi, ternyata tidak semua episode berdampak seperti itu.
"Kenyataannya adalah tidak semua episode Merdeka Belajar berdampak bagi pendidikan, bahkan tidak sedikit yang dinilai kontra produktif terhadap kelangsungan program pendidikan di Indonesia," tambah Mansur.
Salah satu contoh, ketika episode empat diluncurkan, yakni tentang Program Organisasi Penggerak (POP). Saat program tersebut diluncurkan, berbagai reaksi ketidakpercayaan publik mengemuka. FSGI memberikan kritik keras dimulai dari proses rekrutmen hingga model implementasinya.
"Apa yang terlihat hingga paruh kedua tahun bukanlah sebuah kemajuan yang diharapkan," ujar Kepala Bidang Diklat FSGI, Eka Ilham.
Eka menambahkan, dari fakta lapangan diketahui, kebanyakan pelatihan model online yang diikuti oleh para guru sekolah sasaran sebatas pelatihan satu hingga tiga jam atau paling lama dengan durasi tiga hari. Itu pun kebanyakan berisi teori tanpa dibekali praktik dan tidak disertai pendampingan.
"Kebanyakan guru justru bingung saat akan mencoba mengimplementasikan, karena tidak ada contoh-contoh praktik yang sudah dilakukan. Akibatnya, pelatihan hanya tinggal pelatihan yang berujung sekedar pengetahuan tanpa implementasi," jelas Eka.
Sejak awal menjabat sebagai Mendikbudristek, Nadiem memang telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam tajuk Merdeka Belajar. Mulai dari episode kesatu pada 2019, hingga pada akhir 2022 sudah mencapai episode ke-22. Berbagai pro kontra timbul dari sejumlah episode yang dihadirkan.
