Sabtu 28 Jan 2023 20:28 WIB

Mahasiswa Kaltim Harus Bisa Bersaing dengan Pendatang Agar Jadi Pemeran Utama IKN

Pemindahan IKN akan mewujudkan pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa. 

Seminar dengan tema “Pembangunan IKN Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat Lokal” yang digelar Forum Milenial Nusantara dan UNU di Aula Kampus Universitas Nahdlatul Ulama, Jl. KH. Harun Nafsi,  Kota Samarinda.
Foto: Dok.Republika
Seminar dengan tema “Pembangunan IKN Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat Lokal” yang digelar Forum Milenial Nusantara dan UNU di Aula Kampus Universitas Nahdlatul Ulama, Jl. KH. Harun Nafsi, Kota Samarinda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahasiswa asli dari Kaltim harus mampu bersaing di masa kerja nanti. Caranya, dengan mempersiapkan diri dengan baik, bekerja keras, dan terus belajar agar  bisa menjadi pemeran utama di Ibu Kota Negara (IKN) tidak kalah dari masyarakat pendatang seperti yang terjadi di DKI Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Kalimantan Timur, Dr Ir Irianto Lambrie MM saat menjadi pembicara Seminar dengan tema “Pembangunan IKN Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat Lokal” yang digelar Forum Milenial Nusantara dan UNU di Aula Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Jl KH Harun Nafsi, Kota Samarinda.

Irianto mengatakan, kita harus belajar dari pengalaman Suku Betawi. Yakni, dengan adanya Ibukota di DKI Jakarta, budaya dan adat yang berasal dari masyarakat luar daerah atau perantau mengakibatkan eksistensi Suku Betawi di DKI Jakarta mulai teredusir dan lebih cenderung dikuasai oleh masyarakat dari luar daerah.

"Tahapan yang saat ini dilakukan pada hari ini merupakan sebuah proses bagi mahasiswa untuk menuju perubahan yang signifikan," ujar Irianto dalam siaran persnya yang diterima Republika.co.id, Sabtu (28/1).

Para mahasiswa, kata dia, harus melalui tahapan dan proses yang panjang sebelum dapat memberikan pengaruh yang besar terlebih dengan pemindahan IKN nantinya. 

Ketua Umum Pengurus Besar Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (PB Gepak), Abraham Ingan, mengatakan, pemindahan IKN akan mewujudkan pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa. Meskipun, awalnya terjadi pro kontra di masyarakat namun perkembangan hari ini rata-rata sudah menyetujui pemindahan IKN. 

"Saya salut dengan pernyataan Gubernur Kaltim terkait anggaran yang dibutuhkan untuk membangun IKN, dimana beliau menyampaikan bahwa anggaran sekitar Rp 400 Triliun itu kecil, sehingga hal tersebut membentuk optimisme di masyarakat," katanya.

Selanjutnya, kata dia, kita juga harus mempersiapkan kader SDM dengan baik, melalui pemberian pendidikan dan pelatihan dengan baik tentu akan menghasilkan karakter-karakter masyarakat lokal yang punya daya saing dan berkualitas di berbagai bidang. 

"Kita juga harus kompak untuk mengajak seluruh masyarakat yang berasal dari Sabang-Merauke di Kalimantan Timur agar mau bekerjasama dan bersaing menghadapi ancaman krisis ekonomi global di tahun 2023," katanya.

Kemudian juga, kata dia, masyarakat harus memperhatikan calon-calon pimpinan nasional pada tahapan Pemilu 2024. Bagi calon yang lolos dalam tahapan pendaftaran agar diperhatikan apakah nanti dalam program kampanyenya mendukung pemindahan IKN ke Prov Kaltim, apabila tidak maka sebagai masyarakat Kaltim kita tidak perlu memilih Capres tersebut.

Menurut Prof Dr Syahrumsyah Asri, Ketua Harian Lembaga Adat Kutai, ia mencoba melihat Ibukota Negara dari perspektif masa lalu. Yakni, saat dirinya menjabat sebagai Kepala Balitbang Kaltim, sejak 2007, ia meneliti keberadaan DKI Jakarta sebagai Ibukota sudah tidak layak lagi.

"Kemudian tulisan saya terkait Ibukota menjadi bahan diskusi Balitbang nasional di Surabaya dan Semarang, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi Kemendagri pada tahun 2008, namun pada akhirnya hanya menjadi pembahasan saja dan belum diaktualisasikan," paparnya.

Dari segi budaya, kata dia, terdapat 3 tugas budaya yaitu mengkritisi, mentransformasikan, dan melestarikan. Apabila dikaitkan dengan IKN, untuk dapat dilakukan kritikan perlu dilakukan kajian yang sangat mendalam sebelum disampaikan kepada pihak yang berwenang. 

Dari segi SDM, kata dia, sudah dilakukan seleksi Badan Otorita IKN. Yakni, terdapat sekitar 1.106 orang yang mengikuti seleksi calon Direktur dan setelah tes wawancara tersisa hanya 83 orang, pada akhirnya hanya 14 orang saja yang dilantik menjadi Direktur.

"Saya berharap dari 5 Deputi di Badan Otorita IKN ada 3 orang yang merupakan masyarakat asli Kaltim, karena hal tersebut merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat lokal," katanya.

Termasuk, kata dia, dengan para pekerja nanti yang akan begitu banyak terlibat di IKN, maka sebisa mungkin masyarakat asli Kaltim harus bisa terlibat. Kemudian ditinjau dari segi pembangunan infrastruktur, ia mengusulkan agar mengadopsi, kolaborasi, dan elaborasi ornamen-ornamen adat dan budaya masyarakat Kaltim, seperti atap bangunan mengadopsi konsep adat Lamin. 

Selanjutnya, kata dia, perlu dibangun gedung yang berisikan adat dan budaya Kaltim yang dapat ditempatkan di belakang bangunan utama dan berlokasi di tapal batas IKN. 

"Namun sekali lagi ini merupakan pendapat saya pribadi dalam rangka melestarikan kebudayaan asli Kaltim," katanya.

Seminar  bertema “Pembangunan IKN Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat Lokal”  merupakan inisiasi yang kesekian kali dari Forum Milenial Nusantara dalam rangka sosialisasi kepada kalangan mahasiswa terkait pemindahan IKN serta mengedukasi kaum milenial. Khususnya mahasiswa agar dapat mempersiapkan diri untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan IKN.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement