REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah tokoh India menyatakan bahwa Jammu dan Kashmir mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir ditunjukkan dengan adanya perkembangan ekonomi dan berkurangnya aksi kekerasan. Kemajuan ini dicapai bersamaan dengan usia kemerdekaan India yang telah mencapai tahun ke-75. Namun indikator kemajuan Jammu dan Kashmir ini perlu dijaga dengan memperhatikan kebebasan sosial politik dan keadilan di wilayah ini.

Demikian sebagian pandangan dari seminar internasional 75 Years of India’s Independence: Progress of Jammu and Kashmir di Gedung Kasman Singodimedjo, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jumat (3/2/2023). Seminar ini berlangsung secara hibrid dengan para pembicara dari India dan dihadiri sekitar 60 orang dan enam pembicara.

Moderator Seminar Internasional Dr. Asep Setiawan, Kaprodi Magister Ilmu Politik yang menjadi moderator acara, memberikan kesempatan pertama kepada Utpal Kaul, The International Coordinator for the Global Kashmiri Pandit Diaspora (GKPD) menjelaskan pandangannya. Dari New Delhi secara virtual, Utpal Kaul mengatakan kemajuan dicapai ini merupakan salah satu contoh keberhasilan India menyelesaikan masalah dalam negerinya. Utpal juga berbicara mengenai keindahan alam dan kekayaan hasil bumi di Jammu dan Kashmir seperti hasil pertanian dan karpet. 

Bahkan saat ini, jelas Utpal Kaul, karena kemajuan ini turisme berkembang pesat dengan sekitar 13 juta turisme pertahun. Demikian juga pendidikan berkembang pesat dibandingkan masa sebelumnya dimana Jammu dan Kashmir dikenal dunia dengan peristiwa kekerasan. Saat ini keindahan Jammu dan Kashmir dapat dinikmati banyak pengunjung karena keamanan sudah membaik disana.

Sementara Letnan Jenderal (Purn) Shokin Chauhan, mantan Direktur General Assam Riffles, juga dalam presentasinya dari New Delhi menjelaskan bahwa ancaman kekerasan sudah berkurang sehingga Jammu-Kashmir tidak lagi dimanfaatkan negara lain. Kunci dari perubahan di Jammu dan Kashmir, katanya, adalah mengurangi tindak terorisme.

Sebelumnya muncul berbagai kelompok teroris asing yang disebutnya berasal dari Pakistan dan Afghanistan. Keberadaan kelompok teroris asing ini dikatakan menyebabkan Jammu dan Kashmir di bawah India sulit untuk membangun. Dengan adanya perubahan di Kashmir maka diperlukan perubahan dengan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan industri.

Sedangkan pembicara dari India lainnya Ashwani Kumar Chrungoo yang merupakan penulis dan politisi Kashmir mengatakan, kisah Jammu dan kashmir merupakan salah satu kisah sukses yang baik dalam perjalanan 75 tahun India merdeka. Solusi dari Jammu dan Kashmir ini melalui serangkaian perundingan, ada sebagian yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Cerita suksesnya antara lain adalah hukum diterapkan untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin atau agama. Di Jammu dan Kashmir ini juga tidak ada penggolongan penduduk berdasarkan kasta.

Seminar Internasional ini dibuka oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Evi Satispi M.Si yang dibacakan oleh Debbie Affianty M.Si Direktur Laboratory of Indonesian and Global Studies (LIGS). LIGS bersama Prodi Ilmu Politik dan Prodi Magister Ilmu Politik menjadi pelaksana kegiatan yang bekerja sama dengan Sahabat India Jakarta.

Belajar dari Indonesia 

Sebagai salah satu pembicara dalam seminar internasional, Dr. Sri Yunanto, pengajar Program Magister Ilmu Politik, membandingkan cara yang ditempuh India dalam penyelesaian konflik Kashmir dengan Indonesia dalam penyelesaian Aceh. Dr Yunanto menyebut daerah konflik Jammu-Kashmir yang menyebabkan tiga kali perang India-Pakistan dengan mengajukan perubahan pada 5 Agustus 2019 dimana status khusus di bawah Pasal 370 dihapus menjadi kontrol langsung India.

Selanjutnya pada tahun 2020, sekitar 10 ribu tentara India ditarik dari Jammu dan Kashmir dimana langkah ini diapresiasi Internasional. Kemudian, jelas Sri Yunanto, pemerintah India mengalokasi dana pembangunan infrastruktur dan pendidikan sehingga membuka lapangan kerja. Dengan kondisi inilah maka kerusuhan dan serangan teroris berkurang dari 417 serangan pada 2018 menjadi 229 tahun 2021 dan 127 tahun 2022.

Sementara itu Indonesia melakukan daerah operasi militer di Aceh yang terus berlanjut sampai terjadinya gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004. Setelah itulah maka tahun 2005 Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka mencapai kesepakatan damai yang dilaksanakan sampai sekarang.

Menurut Dr. Ahmad Qisa'i dari Universitas Paramadina, pencabutan Pasal 370 memang membawa perubahan positif di Jammu dan Kashmir. Artinya terjadi pembangunan infrastruktur, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan. Kebijakan itu membantu pemerintah India meningkatkan kesejahteraan, keharmonisan dan perdamaian di Jammu dan Kashmir.

Namun demikian, jelas Ahmad Qisa'i, masih banyak tantangan menghadang Jammu dan Kashmir. Ia mencatat bahwa Laporan Freedom House 2022 menyebutkan bahwa Jammu dan Kashmir wilayah yang tidak bebas antara lain karena kepala pemerintahan dan anggota legislatif tidak dipilih melalui pemilihan bebas dan adil.

Tantangan lainnya adalah munculnya kembali terorisme yang disebabkan antara lain stagnasi ekonomi dan perubahan geopolitik di dunia. Tantangan lainnya, masa depan Kashmir sangat tergantung kepada keamanan yang stabil dan pembangunan politik. Ahmad Qi'sai berharap bahwa tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi publik dan transparansi ditingkatkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika