REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting untuk peningkatan ekonomi Indonesia.
Pemerintah pun terus berupaya memberdayakan UMKM dengan mengoptimalkan peran seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menggagas program pemberdayaan UMKM oleh Kemenkeu Satu. Di tiga daerah, yaitu Tangerang, Kotawaringin Timur, dan Pontianak, Kemenkeu Satu mengimplementasikan program pemberdayaan UMKM tersebut.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana, pada Senin (06/03) mengatakan program dukungan pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu merupakan salah satu upaya untuk memperkuat sinergi dan semangat kolaborasi antarunit di lingkungan Kemenkeu dan sinergi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, pihak perbankan, pihak swasta, komunitas masyarakat, dan lainnya dalam memberdayakan UMKM untuk dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
"Bea Cukai, sebagai unit eselon I di bawah Kemenkeu pun secara aktif bekerja sama dengan unit vertikal Kemenkeu lainnya di berbagai daerah menggagas kegiatan-kegiatan yang mendukung program pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu," ungkap Hatta Wardhana.
Hatta menyebutkan, di Tangerang Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten tergabung dalam Asset Liability Committee (ALCo) Regional tingkat Kementerian Keuangan Provinsi Banten. ALCo merupakan salah satu organ yang memiliki tugas penting dalam melaksanakan penyusunan konsep proyeksi realisasi dan rekomendasi langkah-langkah mitigasi risiko penerimaan, belanja, pembiayaan, dan kebutuhan kas.
Kanwil Bea Cukai Banten merupakan salah satu dari enam satuan kerja pada perwakilan Kementerian Keuangan yang ditunjuk untuk melaksanakan ALCo Regional.
Salah satu bahasan dalam rapat ALCo di akhir Februari 2023 lalu, ialah program pemberdayaan UMKM di Provinsi Banten. Beberapa program yang akan dilaksanakan untuk mendukung perkembangan UMKM di Provinsi Banten ialah perluasan akses pembiayaan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, program fasilitas fiskal bagi UMKM, program pemasaran dan cara perluasan akses pasar domestik dan luar negeri/ekspor, pelatihan dan pendampingan terhadap UMKM, dan peningkatan kerja sama, sinergi, dan kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya dan pihak swasta.
Hatta Wardhana menjelaskan program-program tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi UMKM agar mereka dapat lebih mudah dan cepat untuk berkembang, baik dalam segi pemasaran, pembiayaan ataupun perizinnya. Untuk melaksanakan program-program tersebut, Bea Cukai telah melakukan koordinasi dengan Disperindag, Diskop UMKM dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi Banten.
"Diharapkan program-program yang telah kami rumuskan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat besar bagi para UMKM di Provinsi Banten, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dan mendukung terciptanya lapangan kerja baru," ujarnya.
Program dukungan untuk perkembangan UMKM juga menjadi bahasan dalam kegiatan sharing session antara Kemenkeu Satu Sampit dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tema Penguatan Wawasan Kebudayaan dan Dukungan UMKM Lokal. Menurut Hatta, dalam kegiatan yang terlaksana di akhir Februari 2023 lalu ini, setiap instansi mengemukakan memaparkan upaya yang telah dijalankan dalam memberdayakan UMKM.
"Untuk Bea Cukai sendiri, kami memaparkan upaya pemberdayaan UMKM melalui kunjungan dan asistensi untuk UMKM agar dapat melakukan ekspor mandiri. Selain itu, kami pun mendapat insight dari pemda tentang kondisi terkini UMKM yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur serta kendala-kendala yang mereka hadapi. Setelahnya, kami membahas rencana kegiatan yang dapat dilakukan bersama untuk meningkatkan potensi dan mendorong keberhasilan UMKM di Kabupaten Kotawaringin Timur," imbuh Hatta.
Selain rapat antarunit Kementerian Keuangan dan pertemuan dengan pemerintah daerah, program pemberdayaan UMKM oleh Kemenkeu Satu juga terwujud melalui kegiatan lokakarya dan temu bisnis. Kemenkeu Satu Kalimantan Barat mengadakan lokakarya yang menghadirkan narasumber dari Bea Cukai, KJRI Kuching, serta UMKM percontohan.
"Kami mengundang Co-Founder CV Sumber Karunia yang menceritakan bagaimana perjalanan suksesnya menjadi UMKM yang naik kelas menjadi eksportir, mulai dari pertama kali diasistensi oleh Bea Cukai Pontianak hingga berhasil melakukan ekspor perdananya pada 22 Oktober 2022. Bahkan hingga saat ini, ekspor produk CV Sumber Karunia masih terus berlanjut. Lokakarya ini diharapkan dapat mengjadi ajang untuk membantu UMKM yang ada di Kalimantan Barat untuk terus berkembang dan naik kelas menjadi eksportir," tutup Hatta.
Hatta pun menegaskan bahwa Bea Cukai dan seluruh instansi yang tergabung dalam Kemenkeu Satu akan terus berupaya mengimplementasikan program pemberdayaan UMKM melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk UMKM dan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
