REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan wajib masuk sekolah 05.00 di NTT menjadi kontroversi. Bahkan, legislator-legislator di DPR RI silang pendapat terkait kebijakan yang dikeluarkan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, bagi pelajar SMA/SMK/sederajat.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan, kebijakan itu akan menghambat kesiapan proses pembelajaran bagi pelajar maupun pengajar. Karenanya, Syaiful meminta Pemprov NTT mengkaji ulang mempertimbangkan matang kebijakan tersebut.
Ia menekankan, jika kebijakan itu memang dimaksudkan dalam rangka membangun kedisiplinan, maka akan lebih dibangun memakai metode lain yang lebih efektif sekaligus humanis. Maka itu, Syaiful mengaku tidak setuju atas kebijakan itu.
Syaiful merasa, masih dibutuhkan kajian-kajian yang matang menyangkut soal kebijakan tersebut. Misalnya, isu soal kedisiplinan dan masih banyak isu-isu lain yang dirasa penting dibahas dibandingkan mengubah jam masuk sekolah.
"Pendisiplinannya masih banyak yang lain, yang saya kira bisa tanpa harus memajukan jam sekolah," kata Syaiful, Selasa (7/3).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menilai, kebijakan wajib masuk sekolah lima pagi bagi di NTT sudah tepat. Ia merasa, kebijakan itu terobosan, sehingga perlu didukung pemerintah, swasta, orang tua dan Dewan Pendidikan.
Ia mendukung kebijakan yang disetujui Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat itu lantaran ditujukan untuk pelajar setingkat SMA/SMK. Selain itu, ia sepakat jika penerapan cuma kepada sekolah tertentu yang sudah siap dan dengan tujuan khusus.
"Jadi, masuk sekolah jam lima pagi oleh Pemprov NTT ini terobosan, terobosan ini harus sudah melibatkan semua pihak dan menyiapkan kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan masalah baru," ujar Fikri.
Menurut Fikri, dialog harus dikedepankan dalam sosialisasi wajib masuk sekolah pukul lima pagi tersebut. Sebab, ia mengingatkan, dukungan transportasi maupun keamanan perlu ditingkatkan setiap elemen-elemen pendukung yang ada di NTT.
"Yang penting, semua sektor sudah diajak dialog dan ini menjadi kebijakan bersama. Kalau masih ada kendala harus diselesaikan," kata Fikri.
