REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski dibayangi kondisi ekonomi global masih yang masih tidak menentu, prospek ekonomi domestik masih kuat. Kinerja APBN hingga Februari 2023 tetap terjaga baik dengan tumbuhnya pendapatan negara dan belanja negara sebesar 38,7 persen dan 9,4 persen (yoy).
Kinerja belanja APBN menunjukan hasil yang baik dengan fokus memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat melalui belanja prioritas dan perlindungan sosial oleh pemerintah, seperti belanja kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pembayaran manfaat pensiun, subsidi energi dan nonenergi, dan program kartu prakerja.
Selain tren belanja yang positif, surplus APBN per Februari 2023 juga didukung oleh kinerja pendapatan yang masih kuat. Salah satunya dari penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 53,27 triliun atau 17,57 persen dari APBN.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana, pada Senin (20/03) mengatakan sampai dengan Februari 2023, Bea Cukai turut berkontribusi pada APBN melalui pendapatan negara berupa penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Penerimaan kepabeanan dan cukai masih menunjukan kinerja yang terjaga baik, meskipun terdapat penurunan.
Penerimaan bea masuk tumbuh 15,6 persen, didukung oleh faktor peningkatan kurs dolar AS dan penerimaan komoditas utama yang tumbuh. Kinerja cukai menunjukan tren sedikit menurun, tetapi tetap terjaga akibat penurunan pita cukai desember 2022 yang berhasil mengumpulkan Rp 42,27 triliun atau turun 0,01 persen (yoy).
Adapun untuk penerimaan bea keluar mengalami perlambatan dengan mengumpulkan Rp 2,04 triliun atau turun tipis 69,01 persen (yoy), karena penurunan ekspor komoditas mineral dan tambang. "Meski melambat, tetapi dapat kami pastikan penerimaan kepabeanan dan cukai masih on track," imbuhnya.
Di samping mendukung APBN, menurut Hatta, Bea Cukai juga memastikan bahwa kinerja pengawasan dalam melindungi masyarakat dan industri dalam negeri tetap berjalan optimal. Hingga Februari 2023, Bea Cukai menindak 6.220 kasus pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, dengan perkiraan nilai barang hasil penindakan sebesar R2,6 triliun. Penindakan terbesar (68,2 persen) dilakukan terhadap hasil tembakau/rokok dengan nilai Rp 147,6 miliar.
"Bea Cukai akan terus berupaya menjalankan tugas dan fungsi sebagai community protector dan industrial facilitator dengan optimal. Kami mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan masyarakat. Diharapkan, dukungan masyarakat untuk kinerja APBN yang baik di 2023 akan terus mengalir, agar APBN tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi," tutur Hatta.
