Legislator Nilai Larangan Bukber ASN Harus Dimaknai Positif

Saat ini Indonesia masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi.

Kamis , 23 Mar 2023, 13:52 WIB
Ilustrasi Buka Puasa Bersama.  Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, Larangan buka bersama bagi pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN) perlu dimaknai secara positif.
Foto: Republika/Yasin Habibi
Ilustrasi Buka Puasa Bersama. Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, Larangan buka bersama bagi pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN) perlu dimaknai secara positif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, Larangan buka bersama bagi pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN) perlu dimaknai secara positif. Pasalnya, alasan yang disampaikan di dalam surat tersebut adalah bahwa saat ini Indonesia masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi.

Artinya, masih terbuka kemungkinan adanya penyebaran virus Covid-19 di tempat-tempat ramai seperti itu. Ditambah, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi.

Baca Juga

"Indonesia tentu harus ikut aturan WHO tersebut. Termasuk mewaspadai berbagai kemungkinan menyebarnya virus berbahaya tersebut," ujar Saleh lewat keterangannya, Kamis (23/3/2023).

"Lagian, kita juga masih mendengar adanya kasus-kasus baru. Pasien terpapar masih banyak yang dirawat. Ini menandakan, Indonesia masih perlu hati-hati dan waspada," sambungnya.