REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan hukum di Indonesia selain bergantung pada kesadaran hukum juga ditentukan oleh aparat penegak hukum. Sebagai upaya penegakan hukum yang efektif, Bea Cukai lakukan sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.
“Sinergi bersama TNI bertujuan untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai, seperti peredaran barang-barang ilegal dan/atau berbahaya di Indonesia,” ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana, dalam keterangan tertulis, Senin (27/3/2023).
Sebagai wujud sinergi Bea Cukai dan TNI, Bea Cukai Malang memberikan sosialisasi pembekalan terkait ketentuan pelintas batas pada lintas batas negara. Sosialisasi diberikan kepada Satuan Tugas Batalyon Zeni Tempur 5/Arati Bhaya Wighina dalam rangka persiapan penugasan operasi Pamtas RI-Malaysia Tahun Anggaran 2023. Kegiatan pembekalan dilaksanakan di aula Batalyon Zeni Tempur 5/ Arati Bhaya Wighina, belum lama ini.
Hatta mengatakan bahwa ketentuan terkait pelintas batas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 80/PMK.04/2019 tentang Impor dan Ekspor Barang yang Dibawa Oleh Pelintas Batas dan Pembebasan Bea Masuk Barang yang Dibawa Oleh Pelintas Batas.