Oleh Iggi Achsien, Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah
Olahraga dan politik selamanya akan saling bergesekan. Negara punya ideologi lalu pemimpin (elite) politik berjibaku menerjemahkannya menjadi tata kerja politik sehari-hari: politik ekonomi, politik sosial, politik budaya, dan (tentu saja) politik olahraga.
Adakalanya, konversi politik dan ekonomi membuat negara tampak gagah, seperti isu kedaulatan ekonomi.
Misalnya, saat Indonesia melarang ekspor nikel mentah dan dikalahkan oleh pengadilan internasional. Indonesia melawan keputusan tersebut dengan menempuh jalan banding. Politik ekonomi dipertaruhkan hingga titik perjuangan terakhir demi tegaknya kepentingan nasional.
Politik olahraga juga punya nasib sebangun. Sukarno pernah menolak kehadiran Israel dalam Asian Games 1962, saat Indonesia menjadi tuan rumah.
Israel penjajah dan mukadimah UUD 1945 menyatakan dengan lugas: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."
Sukarno lantas menginisiasi Ganefo (Games of the New Emerging Forces) pada 1963 sebagai pengganti Asian Games. Pergelaran tersebut sukses mendatangkan 51 negara delegasi. Kali ini, nasib 61 tahun silam tersebut berulang. Bedanya, saat ini menimpa sepak bola.
Fakta pokok yang tidak bisa disangkal: negara berdiri di atas nilai-nilai kemuliaan yang disublimasi menjadi ideologi bangsa. Nilai itu kadang membanggakan tetapi dalam perkara tertentu juga menimbulkan keperihan.
Pensil mesti diraut agar bisa runcing dan bisa diipakai dengan nyaman. Saat proses meraut itulah keperihan tidak dapat diubah, mesti diterima dengan segala sikap tabah.
Menegakkan ideologi dan keyakinan merupakan proses yang tidak kalah perih, seperti yang pernah diterima Iran atau Kuba. Ekonomi negara kocar-kacir dan kesejahteraan warga morat-marit. Itulah harga yang sering harus dibayar demi berkibarnya bendera negara.
Sungguh pun begitu, cukup penyelenggara negara yang mengambil keputusan. Politik nasional adalah panggung bernegara. Sebaliknya, pengurus olahraga menata pembinaan dan pengembangan dengan panduan teknokrasi.
Di sini berlaku rumus universal: selalu terbit kesempatan dari setiap kemuraman. Akan hadir kemudahan setelah adanya kesulitan. Syaratnya: tetap menyala dalam kegelapan. Pandai mengolah kegelapan menjadi kejayaan. Itulah yang disebut "hikmah".
Jika dipantulkan ke dalam perkara sepak bola, sikap Erick Thohir (ET) sudah benar 100 persen: memperjuangkan kepentingan sepak bola Indonesia sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya.
Pekerjaan rumah yang lebih berat dan menantang tengah menanti: mendongkrak level sepak bola nasional, selanjutnya terbang ke kancah dunia. PSSI tak hanya dituntut menjadi penyelenggara event sepak bola skala internasional, tetapi dan yang lebih penting lagi: berprestasi skala internasional.
ET bukan orang baru atau sekadar noktah kecil dalam urusan olahraga. Bahkan, terkait sepak bola ia pemain besar dalam skala global. Ia punya pengalaman memiliki klub besar di level internasional. Dia simbol kesuksesan dan harapan. FIFA percaya dengan ET.
Selanjutnya, Ia punya pengurus yang solid. Wakil ketuanya seorang politisi dan organisator senior yang ulung. Satunya lagi anak muda, perempuan, dan punya gairah besar di dunia sepak bola. Meski usianya masih muda tetapi pengalamannya sangat diperhitungkan.
Mereka adalah "Triumvirat" PSSI. Jika kekuatan itu dikonversi menjadi gelora pembinaan sepak bola yang sistematis, manajemen talent yang sehat, penciptaan iklim kompetisi melalui penyelenggaraan liga yang bersih, dan intensitas kepesertaan turnamen yang tinggi, maka binar mata anak-anak muda itu akan terpancar lebih terang. Bendera kebanggan bangsa akan semakin terkerek tinggi dalam forum internasional.
Titik awal menyala itu telah terpancar. Buah lobi yang dilakukannya, FIFA tidak memberikan sanksi berat kepada PSSI. Hanya kartu kuning atau sanksi administratif. Sebagai "man of crisis", tugas ET saat ini: mencuri hikmah!
