Oleh : Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah & Wakil Ketua Umum MUI
Oleh Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah dan Wakil Ketua Umum MUI
Keresahan dan keprihatinan Jusuf Kalla (JK) terhadap minimnya jumlah orang Islam dan penduduk asli yang menjadi pengusaha tentu sangat patut kita perhatikan dan renungkan bersama.
Ini karena memang kenyataannya umat Islam dan penduduk asli jauh ketinggalan dari saudara kita dari etnis China terutama untuk pengusaha-pengusaha besar atau kelas atas karena jumlah kita umat Islam 86,8 persen, tetapi representasi kita di 10 orang terkaya di negeri ini seperti diungkap oleh media Forbes hanya satu orang, yaitu Chairul Tanjung. Sementara saudara kita dari etnis China yang jumlah mereka hanya sekitar 3 persen representasinya ada delapan orang dan dari etnis keturunan india ada satu orang.
Tapi, perlu juga kita ketahui bahwa sebenarnya keprihatinan ini tidak hanya dirasakan oleh Pak JK, tapi juga pernah disampaikan oleh Ciputra, seorang pengusaha dari etnis China dan raja real estate Indonesia. Ciputra dalam satu wawancara sempat menyampaikan keprihatinannya karena dari 45-50 perusahaan publik dalam bidang properti yang milik penduduk asli hanya satu, sementara yang lainnya adalah milik dari warga keturunan.
Lalu, apa yang harus dilakukan supaya keadaan umat Islam dan penduduk asli ini berubah? Menurut Ciputra, kita harus didik anak-anak kita terutama dari penduduk asli ini untuk menjadi entrepreneur. Untuk mencetak entrepreneur itu, kata Ciputra, ada tiga syarat, yaitu orang tua, lingkungan, dan guru.
Penduduk asli kata Ciputra tidak punya ketiga-tiganya. Oleh karena itu, saya akan bersurat kepada Jokowi dan JK (waktu itu jadi wapres) agar sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk mencetak lulusan-lulusan yang akan menjadi entrepreneur-entrepreneur.
Saran dari Ciputra ini tentu sangat perlu kita perhatikan karena dunia pendidikan kita selama ini memang terlihat lebih siap untuk mencetak lulusan-lulusan pencari kerja dibanding mencetak para lulusan yang memiliki entrepreneur mentality.
Oleh karena itu, jika saran dari Ciputra ini bisa diikuti dan dilaksanakan, keresahan JK dan kita semua tentu akan bisa teratasi. Cuma pertanyaannya maukah pemerintah mengikuti saran dari Ciputra tersebut? Itulah bagi saya yang masih menjadi tanda tanya besar.