REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) melepas ekspor perdana rumput laut hasil produksi dari usaha mikro kecil menengah (UMKM) masyarakat Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
"Produk UMKM berupa rumput laut ini merupakan ekspor perdana dengan tujuan Vietnam," kata Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagbar Sugeng Arianto, dalam keterangan yang diterima di Bandarlampung, Kamis (16/6/2023).
Ia mengatakan bahwa rumput laut hasil UMKM yang diekspor tersebut sebanyak 26 MT dengan nilai devisa ekspor sebesar 19.500 dolar AS atau Rp 289,9 juta.
"Kegiatan ekspor ini juga termasuk salah satu fungsi strategis kami dalam memberikan fasilitasi perdagangan luar negeri dan mendukung industri dalam negeri," kata dia.
Namun begitu, lanjut dia, keberhasilan mengekspor hasil produk dalam negeri ini tidak lepas dari peran berbagai pihak seperti pemerintah daerah, perbankan dan motor penggerak ekonomi lainnya dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan daya saing usaha yang berorientasi ekspor.
"Memang saat ini kami sedang menggalakkan produksi rumput laut dan ganggang ekspor rumput laut dan ganggang lainnya yang berasal dari budidaya di wilayah pesisir Provinsi Lampung," kata dia.
Sebab, lanjut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2022, Indonesia telah mengekspor rumput laut dan ganggang lainnya sebanyak 231.829,70 ton dengan nilai 397,16 juta dolar AS.
"Jumlah tersebut mengalami peningkatan 12,44 persen dari tahun sebelumnya," kata dia.
Ia pun menegaskan dalam upaya mendukung kegiatan ekspor UMKM, Kementerian Keuangan Satu Provinsi Lampung akan senantiasa berkolaborasi dengan instansi serta pemerintah daerah terkait.
"Sehingga ke depan akan terjalin kesinambungan dan tidak hanya produk UMKM rumput laut saja yang bisa diekspor tetapi yang lainnya juga," ujarnya.
Ia pun mengungkapkan bahwa berbagai bentuk dukungan riil oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah diberikan kepada pelaku UMKM yakni Insentif Perpajakan (fiskal) dengan tidak dipungutnya PPN.
Kemudian, pembiayaan berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan asistensi dalam upaya peningkatan kapasitas wawasan, produksi, dan pemahaman prosedur ekspor dalam pembinaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
"Ekspor perdana ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya untuk dapat meningkatkan kapasitas dan berujung pada ekspor yang berkesinambungan," kata dia.
