REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia merilis hasil surveinya yang menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri. Pada survei yang dilakukan pada 20 sampai 24 Juni 2023, kepercayaan publik terhadap institusi tersebut sebesar 76,4 persen, terbagi sangat percaya (10,8 persen) dan cukup percaya (65,6 persen).
Angka tersebut merupakan peningkatan yang signifikan daripada bulan-bulan sebelumnya. Khususnya, kepercayaan publik terhadap Polri pada September 2022 (62,6 persen), yang terendah untuk institusi tersebut dalam beberapa bulan terakhir.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, peningkatan tersebut merupakan hasil perbaikan yang signifikan di internal Polri. Khususnya yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Kepolisian saya lihat ya ada perbaikan yang signifikan, terutama dalam konteks pelayanan," ujar Habiburokhman dalam diskusi yang digelar Indikator Politik Indonesia, Ahad (2/7/2023) lalu.
Polri dinilainya telah melakukan perombakan dalam segi pelayanan untuk rakyat. Mulai dari pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dapat dilakukan secara daring hingga dipermudahnya ujian Surat Izin Mengemudi (SIM).
"Ini mungkin berpengaruh, kita lihat evaluasi tes SIM yang dikeluarkan Pak Kapolri kemarin, karena saya lihat selama ini tes SIM ini yang menjadi misteri," ujar Habiburokhman.
Anggota Komisi III Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, Listyo berhasil melakukan manajemen perubahan di internal Polri. Terutama setelah kasus pembunuhan yang menyeret Ferdy Sambo.
Manajemen perubahan di internal Polri dimulainya ketika Listyo meminta maaf kepada publik, atas kinerja institusinya yang tak memenuhi ekspektasi publik. Bahkan permintaan maaf tersebut tak hanya dilakukan sekali oleh orang nomor satu di Polri itu.
"Kapolri punya kesadaran masih banyak kesalahan, sehingga kemarin pun kita dengar Kapolri masih minta maaf di sambutan atau pidatonya di HUT Bhayangkara ke-77. Buat saya ini bukan sekadar minta maaf, tapi ini mencerminkan ada perasaan bahwa ada kekurangan, ada kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat," ujar Arsul.
Dari situ, pembenahan mulai dilakukan dari sisi internal hingga pelayanan ke masyarakat. Ia tak heran jika kepercayaan publik dapat meningkat karena hal tersebut, yang diharapkannya juga dapat dicontoh lembaga-lembaga lain.
"Ini penting bagi kita semua terutama para pejabat di rumpun kekuasaan apa eksekutif, bahwa ketika ada masalah itu bukan kemudian yang dilakukan denial, penolakan, tetapi justru tentu klarifikasi, perlu tetapi ada juga pengakuan bersalahnya," ujar Arsul.
"Karena dari sanalah itu akan lebih mudah untuk merubah mindset," sambung Wakil Ketua MPR itu.
Anggota Komisi III Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai, Polri telah melakukan transformasi meski belumlah sempurna. Menurutnya, transformasi tersebut berhasil dilakukan Listyo dari tingkatan terendah di kepolisian.
Di samping itu, ia menilai Polri memang memiliki kesedaran untuk melakukan transformasi tersebut. Harapannya, transformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terus dilakukan, meskipun hal tersebut diakuinya tidak mudah.
"Apa yang diungkap dalam survei tadi itu saya pikir juga buah dari transformasi yang dilakukan oleh kepolisian, terutama oleh Pak Sigit. Ada transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan," ujar Nasir.
Nawir Arsyad Akbar
