REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44, Puan Maharani berbicara tentang berbagai tantangan yang dihadapi kalangan muda. Mulai dari partisipasi politik, kepemimpinan digital, hingga banyaknya kaum muda yang mendapat upah rendah dalam pekerjaan.
Hal tersebut disampaikan Puan saat membuka Rapat Young Parliamentarians of AIPA (YPA) yang menjadi rangkaian dalam Sidang AIPA ke-44. Meeting of YPA yang diselenggarakan pada hari ke-4 Sidang Umum parlemen negara-negara ASEAN tersebut digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (8/8/2023).
“Sebagai Presiden AIPA, saya senang menyaksikan energi dan antusiasme kolektif yang Anda bawa ke pertemuan ini,” kata Puan.
Dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhielafararez dengan co-chair bersama Anggota DPR RI Dyah Roro Esti, pertemuan ini menghadirkan anggota-anggota parlemen muda AIPA. Adapun pertemuan mengambil tema tentang cara memajukan keterlibatan pemuda dalam pemerintahan dan partisipasi dalam demokrasi.
Menurut Puan, isu dalam pertemuan YPA itu sangat relevan dan cocok dengan topik Sidang Umum AIPA ke-44 yaitu Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN atau Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera.
“Pemuda, yang terdiri dari hampir 34 persen populasi ASEAN, memiliki potensi besar sebagai agen perubahan positif. Perspektif segar Anda, pendekatan inovatif untuk pengambilan keputusan, dan komitmen kuat untuk menyelesaikan tantangan regional merupakan aset penting bagi kemajuan kita bersama,” paparnya.
Puan pun memuji dedikasi para anggota parlemen muda ASEAN dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi kawasan. Termasuk dengan berdiskusi untuk mencari solusi terhadap berbagai tantangan global seperti yang dilakukan hari ini.
“Pertemuan ini menyoroti beberapa isu penting yang menuntut perhatian kita. Pertama, kita harus meningkatkan peran parlemen dalam mendorong inisiatif pemberdayaan pemuda dalam kewirausahaan dan kepemimpinan digital,” ujar Puan.
Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, pemberdayaan pemuda dalam kewirausahaan dan kepemimpinan digital tersebut termasuk dengan memberikan dukungan lewat kebijakan maupun regulasi. Kemudian, lata Puan, dengan memfasilitasi akses inklusi keuangan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengusaha muda untuk berkembang.
“Ekonomi digital di ASEAN menunjukkan potensi yang sangat besar, dengan proyeksi pasar sebesar 1 triliun USD pada tahun 2030. Dengan memanfaatkan kekuatan teknologi dan inovasi, kita dapat membuka peluang baru bagi kaum muda di Asia Tenggara,” jelasnya.
Isu kedua yang disoroti dalam pertemuan YPA kali ini adalah terkait dengan persoalan ekonomi yang dihadapi kalangan muda. Meski pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara Asia Tenggara cukup kuat di masa pemulihan pasca-pandemi Covid-19, menurut Puan, tingkat pengangguran kaum muda masih tetap tinggi.
“Dan banyak kaum muda terlibat dalam pekerjaan yang rentan dengan upah rendah,” tutur mantan Menko PMK itu.
Oleh karenanya, Puan mengajak anggota parlemen muda AIPA untuk bersama-sama mencari jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah tersebut. Beberapa caranya seperti melalui pendidikan yang lebih baik, pelatihan kejuruan, dan program pengembangan keterampilan.
“AIPA harus memainkan peran penting dalam mengadvokasi langkah-langkah ini, dan memfasilitasi kolaborasi di antara anggota parlemen di kawasan ASEAN untuk menciptakan kebijakan yang memungkinkan ketenagakerjaan muda,” tegas Puan.
Lebih lanjut, pertemuan YPA juga akan membahas isu mengenai dipastikannya keterlibatan pemuda dalam mempromosikan dan menjaga demokrasi. Puan menyebut, pemuda harus didorong untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
“Partisipasi aktif pemuda dalam mempertahankan proses demokrasi sangat penting untuk kelanjutan kemajuan kawasan kita. Mendorong kaum muda untuk berpartisipasi dalam masyarakat sipil dapat membantu suara mereka didengar dan keinginan mereka ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Ditambahkan Puan, AIPA bekerja sama dengan parlemen nasional dapat berupaya meningkatkan kesadaran, memperkuat penerapan nilai-nilai demokrasi, dan melindungi HAM di dalam ASEAN. Menurutnya, memberdayakan kaum muda untuk berpartisipasi dalam proses politik dapat membangun demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.
“Kita juga harus mencari cara untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan kaum muda yang lebih bermakna dalam proses pembuatan kebijakan publik di ASEAN,” sebut Puan.
“Penting bagi kita untuk membuat platform agar suara anak muda didengar dan dipertimbangkan tentang masalah yang berdampak langsung pada generasi mereka,” imbuhnya.
