REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Luasan geografis Indonesia, yang terdiri dari 17.500 pulau seluas 1,9 juta kilometer persegi, telah melahirkan kekayaan hayati yang menempatkan negara ini pada tingkat keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia. Namun, di balik keunggulan tersebut, beragam jenis flora dan fauna yang dimiliki Indonesia, bahkan spesies yang terancam punah atau bagian dan produknya, rentan menjadi komoditas perdagangan ilegal, baik di dalam negeri maupun internasional.
"Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya peninjauan dan pengetatan atas kegiatan ekspor flora dan fauna yang dilindungi. Sebagai community protector, Bea Cukai pun berperan besar dalam upaya tersebut, khususnya upaya penegakan hukum terkait CITES atau Convention on International Trades on Endangered Species of Wild Flora and Fauna, melalui kebijakan serta skema pengawasan larangan pembatasan terhadap tumbuhan dan hewan yang dilindungi," ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, Selasa (22/8/2023).
CITES ialah konvensi internasional yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan spesies satwa liar dan habitatnya, melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar. Indonesia mengaksesi CITES pada 28 Desember 1978 melalui pengesahan Keppres No. 43 tahun 1978.
Adapun kontrol dan pengawasan atas perdagangan ilegal satwa liar nasional diatur dalam skema larangan dan pembatasan (lartas) dengan merujuk pada skema pengendalian impor dan ekspor yang diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Kepabeanan.