REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Badan Kerja sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengaku bahwa demokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan panjang untuk bisa mencapainya hingga hari ini. Meski, praktek demokrasi di Tanah Air, menurutnya, bisa dilihat dari dua sisi yaitu secara prosedural dan substansial.
"Saya melihat bahwa demokrasi itu ternyata memang tidak mudah dan memang harus ada komitmen untuk merawatnya, karena kalau tidak ada kecenderungan untuk absolutisme itu akan selalu ada," kata Fadli Zon dalam kesempatan Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju" disiarkan daring pada Jumat (25/8/2023).
Dia menjelaskan parlemen sebagai suatu lembaga secara historis merupakan representasi kelembagaan demokrasi yang paling awal. Pada bagiannya pun, lembaga itu merupakan bagian dari penjelmaan kedaulatan rakyat.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai kehadiran DPR menjadi penting sebab selain memiliki tugas-tugas konvensional, juga sebagai diplomasi parlemen. DPR juga bisa menjadi alat keseimbangan antara kontrol dari partai politik dan kontrol terhadap eksekutif.
"Saya kira di situlah nanti kita bisa menimbang sejauh mana terjadi check and balance, apakah terjadi check and balance terhadap keputusan-keputusan itu yang merefleksikan kepentingan rakyat atau tidak," ujarnya.
Kendati begitu, lanjut Fadli, DPR memerlukan kendali dari luar Pemerintahan, semisal dari kontrol media, masyarakat luas dan sebagainya. Hal itu di luar struktur atau elemen-elemen demokrasi yang resmi yang memang merupakan bagian dari perangkat trias politika, yakni: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Ini juga bagian yang saya kira bisa kita lihat apakah terjadi fungsi kontrol itu, karena tidak mungkin ada demokrasi tanpa adanya pengawasan, tidak ada demokrasi tanpa adanya representasi yang betul-betul mencerminkan kepentingan rakyat dan memang kita juga harus melakukan otokritik, gitu ya kalau dilihat dari tingkat kepuasan terhadap lembaga-lembaga yang ada," kata Fadli.
Fadli mendata, DPR saat ini berada pada posisi terbawah pada tingkat kepuasan masyarakat ketimbang berbagai lembaga lainnya. Hal ini pun menurut dia harus menjadi satu otokritik.
"Artinya dibanding dengan lembaga-lembaga lain, ada kecenderungan masyarakat menilai fungsi yang seharusnya diemban oleh DPR itu mungkin belum berjalan secara maksimal begitu juga dengan partai politik gitu, ini kalau kita lihat dari tingkat kepuasan di masyarakat," katanya.
Otokritik kemudian menjadi penting untuk menilai kerja DPR dalam rangka 78 tahun DPR berdiri. "Saya kira ini sedikit refleksi terhadap peran parlemen dan juga mengawal demokrasi dan saya kira peran parlemen sangat vital tapi juga memerlukan peran dari lembaga-lembaga non parlemen lainnya di dalam pengawasan," tuturnya.
"Yang jelas parlemen ini adalah bagian yang terpenting di dalam representasi kedaulatan rakyat dan juga fungsi kontrol terhadap eksekutif," ujarnya menambahkan.
