REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pagu anggaran definitif untuk Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI tahun anggaran 2024 sebesar Rp 725.830.194.000.
“Terjadi perubahan pada lokasi anggaran belanja untuk Perpusnas RI pada awalnya Rp 721.194.774.000, ada tambahan untuk kenaikan gaji sebesar Rp 4.635.420.000, maka tambahan tersebut menjadi Rp 725.830.194.000,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Hetifah menjelaskan penambahan anggaran untuk kenaikan gaji sebesar Rp 4,6 miliar tersebut berdasarkan surat dari DPR RI terkait Penyampaian Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2024 tertanggal 11 September 2023, yang menyatakan hasil pembahasan belanja kementerian/lembaga sebagai bahan penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di komisi dengan mitra kerjanya.
“Pada RDP terakhir 31 Agustus 2023, Komisi X DPR RI memberikan catatan dan masukan untuk Perpusnas RI melakukan penyesuaian program kerja tahun anggaran 2024 sesuai dengan catatan tersebut,” ujar dia.
Kepala Perpusnas RI Muhammad Syarif Bando menjelaskan rincian pagu anggaran Perpusnas RI berdasarkan fungsi, yakni fungsi pendidikan sebesar Rp 463.740.424.000 atau setara 63,89 persen, dan fungsi pelayanan umum sebesar Rp 262.089.770.000 atau setara 36,11 persen.
Kemudian, berdasarkan sumber dana, dari rupiah murni sebesar Rp 725.342.731.000 atau 99,93 persen, sedangkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 487.463.000 atau 0,07 persen.
Selanjutnya, berdasarkan prioritas, untuk prioritas nasional Rp 379.842.966.000 atau 52,33 persen, dan non prioritas nasional sebesar Rp 345.987.228.000 atau 47,67 persen.
Berdasarkan jenis belanja, belanja pegawai sebesar Rp 148.090.433.000 atau 20,40 persen. Belanja barang Rp 486.960.620.000 setara 67,09 persen, kemudian belanja modal Rp 90.779.141.000 atau setara 12,51 persen.
“Komposisi pagu anggaran per unit kerja, pada Deputi Bidang pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi sebesar Rp 144.797.381.000 atau 19,95 persen,” ujar Syarif.
Ia melanjutkan, pada Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan alokasi anggaran sebesar Rp 275.326.305.000 atau 37,93 persen, dan pada Sekretariat Utama sebesar Rp 231.233.498.000 atau 31,86 persen.
Syarif menegaskan, saat ini masyarakat Indonesia sangat membutuhkan fasilitasi perpustakaan untuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi. “Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan fasilitasi perpustakaan ini, dan di tahun 2023, dari target 350 ribu jangkauan di transformasi perpustakaan berbasis inklusi, Perpusnas bisa menjangkau dua juta orang hingga saat ini,” ujarnya.
