REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendorong nomenklatur tenaga kependidikan (tendik) agar masuk dalam formasi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di 2023 ini. Hal ini karena Permenpan-RB Nomor 158 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh PPPK belum memasukkan nomenklatur tenaga kependidikan (tendik) di dalamnya.
Fikri mengatakan hal itu akan dibahas bersama dalam rapat dengan Kemendikbudristek RI terkait usulan formasi tendik dalam rekrutmen PPPK tahun ini. “Karena usulan kuota tendik sebanyak 15 persen dari formasi guru itu berasal dari kementerian teknis, tidak bisa menunggu dari KemenPAN-RB, melainkan dari sektoralnya (Kemendikburistek),” ujarnya.
Fikri juga menyayangkan PermenPAN-RB Nomor 158 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh PPPK belum memasukkan nomenklatur tenaga kependidikan (tendik) di dalamnya.
Padahal, dia menyatakan, betapa pentingnya operator sekolah dalam menyajikan data-data vital sekolah seperti data guru, dan saranaprasarana sekolah. “Operator itu penting, Nasib guru, sarana prasarana sekolah perlu dibantu atau tidak, itu bergantung operator, kalau nomenklaturnya saja tidak ada, bagaimana mau diusulkan (di PPPK),” ujarnya.
Karenanya DPR, lanjut Fikri, mendorong Revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sekaligus PermenPAN-RB Nomor 158/2023. Dalam kesimpulan RDPU yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf, Komisi X DPR akan mengundang Kemendikbudristek RI dan KemenPAN-RB RI untuk mengevaluasi dan merevisi KepmenPAN-RB Nomor 158 tahun 2023.
Selain itu, lanjut Dede, Komisi X DPR RI akan menyampaikan Kembali hasil kerja Panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN (Panja GTKH-ASN) dan panja formasi GTK PPPK, serta mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengusulkan kuota khusus tenaga kependidikan dalam formasi PPPK tahun 2023 sesuai standar teknis pelayanan minimal Pendidikan.
