REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi VIII DPR RI terus mendorong kesejahteraan untuk tenaga kesejahteraan sosial tingkat kecamatan (TKSK). Mereka tengah mendorong anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2024 mendatang mencapai Rp 79 triliun.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, mengatakan komisi terus berkomitmen untuk mendorong kesejahteraan bagi TKSK. Politikus daerah pemilihan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung ini menuturkan Komisi VIII tengah membahas anggaran Kemensos mencapai Rp 79 triliun pada tahun 2024.
"Kesejahteraan TKSK menjadi perhatian kami. Saya mengenal TKSK sejak tahun 2013, waktu itu tali asih buat mereka masih Rp 200 ribu sekarang menjadi Rp 1 juta,” ucap dia di acara Jambore TKSK di Ranca Upas, Kabupaten Bandung belum lama ini.
Selain mendorong kesejahteraan, ia mengatakan telah melakukan rapat dengan Kemensos terkait asuransi pendamping sosial. Ace mengatakan tengah memperjuangkan agar 70 ribu pendamping sosial mendapatkan asuransi.
Pria yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jabar ini pun meminta fraksi Golkar untuk mengawal aspirasi dari tenaga kesejahteraan. "Saya minta fraksi Golkar mengawal aspirasi TKSK tersebut,” kata dia.
Ace menambahkan keberadaan tenaga kesejahteraan sosial telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai tenaga kesejahteraan sosial menjadi bagian penting dan kepanjangan tangan pemerintah di kecamatan.
Ke depan, ia berharap tenaga kesejahteraan sosial semakin semangat dan terus berjuang bagi kesejahteraan sosial masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Jawa Barat Ida Wahida Hidayati mengapresiasi kerja-kerja sosial yang telah dilakukan TKSK. Ia bangga kerja keras TKSK mengawal program kesejahteraan sosial dan menurunkan angka kemiskinan di masyarakat.
"Saya bangga terhadap kinerja TKSK yang memiliki jangkauan kerja sampai ke pelosok desa,” kata dia.
