REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Mengawal progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Bali Nusra bersama Direktorat Fasilitas Kepabeanan Bea Cukai, Bea Cukai Ngurah Rai, Bea Cukai Denpasar serta Badan Usaha menggelar kegiatan focus group discussion (FGD) demi memperoleh gambaran teknis pelayanan dan pengawasan kepabeanan di KEK Sanur pada Rabu, (18/10/2023).

Kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusra, Susila Brata mengungkapkan bahwa KEK Sanur merupakan kawasan ekonomi khusus yang memiliki luas 41,26 Ha dan terletak dalam wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. 

“KEK ini akan bergerak dalam dua bidang usaha, yaitu kesehatan dan pariwisata. Di dalamnya akan dibangun rumah sakit dan perhotelan sebagai upaya pemerntah dalam mengakselerasi sektor kesehatan dan pariwisata di Provinsi Bali,” tutur Susila.

Perlu dipahami bahwa KEK menjadi salah satu agenda prioritas nasional yang ditujukan untuk mempercepat capaian pembangunan ekonomi nasional. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Bea Cukai pun berperan aktif di dalamnya dengan pemberian fasilitas kepabeanan atas barang impor, berupa penangguhan dan pembebasan.

Selain itu, dalam FGD ini juga dibahas beberapa hal penting lainnya seperti update progres pembangunan Bali International Hospital dan latar belakang dibangunnya KEK Sanur.

"KEK ini penting, lebih dari 2 juta orang Indonesia telah bepergian ke luar negeri untuk tujuan medis, dan lebih dari 75 persen-nya adalah wisatawan kelas menengah ke atas. Kondisi ini perlu kita sikapi dengan pelayanan kesehatan yang lebih baik," ucap Direktur Pengembangan Usaha PT Hospitality of Indonesia Network, Dwianto Eko Winaryo.

Besar harapan KEK Sanur dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Bali, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, serta mendorong pembangunan ekonomi nasional yang optimal.