REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi sipil yang tergabung dalam aliansi Voices for Just Climate Action (Suara Untuk Aksi Iklim yang Berkeadilan) menilai bahwa hingga saat ini suara lokal untuk aksi mitigasi iklim masih belum didengar. Kelompok rentan seperti komunitas akar rumput, petani, nelayan, masyarakat adat, kelompok anak muda, dan kelompok perempuan, juga belum dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan iklim di forum nasional, regional, dan global.

“Aliansi menyoroti suara untuk aksi iklim yang dipimpin secara lokal belum didengar dan masih banyak tantangan untuk mendorong keterlibatan bermakna dari kelompok rentan. Sebagai contoh hanya 35 persen partisipasi dari perempuan dalam delegasi pada COP 27,” kata Country Engagement Manager Yayasan Humanis (afiliasi Hivos), Arti Indallah, dalam diskusi media di Cikini, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Selain itu, masih terbatas juga keterlibatan perwakilan kelompok rentan terutama yang tidak terwakili dalam kelompok konstituensi/kaukus seperti kelompok disabilitas dalam proses negosiasi iklim PBB. Menurut Arti, dari waktu ke waktu, biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri konferensi seperti forum regional maupun COP juga semakin meningkat dan menjadi tidak dapat dicapai oleh koalisi sipil.

“Hal ini secara signifikan juga berkontribusi terhadap tersingkirnya keterlibatan CSO dan kelompok rentan yang berada di garis depan perubahan iklim untuk dapat berpartisipasi aktif dalam ruang pengambilan keputusan. Selain itu juga terbatasnya akses COP 28 yang dapat digunakan untuk pertemuan offline terutama untuk kelompok dari negara selatan berkurang secara signifikan,” kata Arti.