REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengharapkan dukungan pemerintah agar perseroan tidak kehilangan pendapatan dari carbon credit dalam bursa karbon (carbon trading). Hal ini untuk mempercepat penambahan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT).

“Kami membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat penambahan energi baru dan terbarukan, sehingga emisi dari PLTU tidak akan melebihi batas yang ditetapkan pemerintah,” kata Manager Transisi Energi PLN Arionmaro Asi Simaremare dalam ESG Conference by Maybank Sekuritas “Greener Indonesia: A Path to Carbon Neutral" secara daring, di Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Arion mengemukakan dukungan yang diharapkan contohnya dukungan pemerintah dalam kegiatan eksplorasi dalam pengembangan panas bumi yang berisiko tinggi.

“Jika pemerintah bisa masuk dan terlibat, pembangkit panas bumi bisa dipercepat dan bisa meningkatkan share EBT di PLN,” katanya.