REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas mulai membangun kerja sama dalam pengembangan ekosistem transportasi publik berupa bus listrik di Bali bersama Pemerintah Korea Selatan (Korsel).
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/ Bappenas Vivi Yulaswati di Denpasar, Rabu (13/12/2023), mengatakan, pengembangan bus listrik ini dilakukan untuk mencapai target emisi nol bersih pada 2060. Transportasi merupakan sektor kedua tertinggi penyumbang emisi selama ini.
Untuk mencapai target ini dibutuhkan langkah-langkah, dan Bali khususnya wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) dijadikan percontohan selama tiga tahun ke depan. "Jadi Bali memberikan wadah mengujicobakan instrumen, pastinya ada trial and error jadi bukan hanya belajar yang baiknya tapi juga kelemahannya, cari solusinya mudah-mudahan tiga tahun ini Bali bisa menjadi model sukses untuk kita kembangkan di 20 kota besar lainnya," kata dia.
Adapun ekosistem yang dimaksud seperti insfrastruktur pendukung bus listrik, mulai dari pengadaan busnya, stasiun pengisian daya, rute, trotoar, hingga menyiapkan operator di lapangan.
Proyek uji coba sistem kendaraan listrik dan pengembangan peta jalan investasi transportasi hijau di Bali ini bernilai 8,8 juta dolar AS dengan pelaksanaannya didukung oleh mitra kedua negara yaitu Global Green Growth Institute (GGGI).
Vivi menyebut hingga Desember 2027 nanti GGGI yang akan membantu dalam hal studi kelayakan, pelaksanaan, finansial, dan penyediaan bus listrik sampai ekosistem pendukungnya.
Kepala Perwakilan GGGI Indonesia Jaeseung Lee bercerita bahwa ini merupakan kerja sama pertama dengan Pemerintah Indonesia dalam sektor kendaraan listrik setelah 10 tahun menjadi mitra. Menurut dia, yang harus dilakukan jika Kementerian PPN/ Bappenas ingin menarik minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik ini, harus memikirkan keinginan masyarakat sendiri, yaitu mendapat layanan yang nyaman namun tetap murah.
Jika tidak, maka masyarakat akan tetap konsisten menggunakan kendaraan pribadi. Ditambah lagi masih adanya pemikiran bahwa kendaraan listrik lebih mahal dari konvensional akan membuat pemerintah semakin sulit menggencarkan penggunaan kendaraan ramah energi dan mencapai target emisi nol bersih.
