REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga pertengahan bulan Desember 2023 tercatat lebih kuat dari target yang ditentukan. Beragam manfaat baik pun diberikan kepada masyarakat, demi mendukung momentum pemulihan dan tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dalam konferensi pers APBN Kita Desember 2023, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kinerja APBN hingga 12 Desember 2023 masih positif. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp 2.553,2 triliun atau meningkat 4,1 persen (yoy) diiringi belanja negara yang juga catat hasil positif di angka Rp 2.588,2 triliun.
APBN terus diupayakan pemerintah untuk tetap memberikan beragam manfaat langsung kepada masyarakat, yang direalisasikan dalam bentuk perlindungan sosial, kesejahteraan petani, fasilitas UMKM, pendidikan, infrastruktur, dan investasi.
Kemudian, terkait kinerja penerimaan sektor kepabeanan dan cukai, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar menjelaskan bahwa hingga 12 Desember 2023 pihaknya turut berkontribusi sebesar Rp 256,5 triliun. Sektor cukai menjadi penerimaan tertinggi dengan total Rp 196,7 triliun, didukung penerimaan bea masuk sebesar Rp 47,6 triliun dan bea keluar Rp 12,3 triliun.
Dibandingkan tahun sebelumnya, penerimaan bea masuk dan bea keluar mengalami perlambatan, masing-masing di angka 0,1 persen dan 68,5 persen. Perlambatan penerimaan bea masuk dipengaruhi beberapa hal, seperti penurunan nilai impor sampai dengan Oktober dan pengaruh peningkatan FTA, sedangkan bea keluar diperngaruhi oleh turunnya harga produk sawit dan tembaga, serta terhentinya aktivitas ekspor sawit.
“Untuk penerimaan cukai, hasil tembakau (HT) masih menyumbang mayoritas nilai capaian, yaitu Rp188,9 triliun. Capaian HT ini turun 3,7 persen (yoy) karena dampak kebijakan pengendalian konsumsi, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengawasan rokok ilegal,” tutur Encep.
Menanggapi kondisi ini, Bea Cukai terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui kinerja pelayanan dan pengawasan. Beragam fasilitas dan kemudahan pun terus diberikan, seperti pelayanan E-CD, kemudahan arus barang Pekerja Migran Indonesia, rush handling, Klinik Ekspor bagi UMKM, serta penerapan Nasional Logistics Ecosystem (NLE) di beberapa pelabuhan dan bandara di Indonesia.
“Melalui kawasan ekonomi khusus (KEK), Bea Cukai mendorong peningkatan fasilitas bea masuk hingga 88,3 persen dengan jumlah serapan kerja tumbuh 250 persen dan investasi naik 9,27 persen. Bea Cukai juga mampu menurunkan biaya logistik ekspor mencapai 23,75 persen melalui multimoda NLE dan turut membina 3.988 UMKM dengan 836 di antaranya berhasil ekspor. Sedangkan di sisi pengawasan, Bea Cukai catat peningkatan kinerja dengan jumlah penindakan balepress (309), Minerba (25), dan perbatasan (590) dalam kurun tiga tahun terakhir,” ucap Encep.
Menkeu juga menegaskan, meskipun di tengah hasil positif hingga saat ini, Indonesia harus tetap waspada dengan risiko dan ketidakpastian global yang meningkat karena dampak paska pandemi, geopolitik, volatilitas pasar uang, inflansi komoditas, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
“Mari bersama dukung momentum pemulihan ekonomi ini, demi tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apresiasi juga kami sampaikan kepada masyarakat, berkat segala kontribusi dan dukungan yang telah diberikan terhadap kinerja APBN dan Bea Cukai,” pungkas Encep.
