REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Inggris akan memberlakukan pajak karbon atas impor produk seperti baja, pupuk, kaca, dan semen mulai tahun 2027. Kebijakan ini digagas untuk memastikan perusahaan-perusahaan Inggris yang berinvestasi dalam produksi yang lebih ramah lingkungan, tidak dirugikan secara kompetitif.
Menurut pernyataan Departemen Keuangan Inggris, pajak perbatasan karbon itu rencananya akan dikenakan pada produk-produk yang dibawa dari negara-negara dengan pungutan karbon yang lebih rendah atau tanpa pungutan karbon.
“Impor dari industri-industri dengan tingkat polusi tinggi dan padat energi akan dikenakan pajak yang disebut sebagai cross-border adjustment mechanism (CBAM),” demikian kata Departemen Keuangan seperti dilansir Sky News, Jumat (22/12/2023).
Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengatasi “Carbon Leakage”. Ini adalah kondisi ketika perusahaan-perusahaan dengan emisi tinggi memindahkan produksinya ke luar negeri, untuk menghindari pembayaran kredit karbon dan kebijakan yang lebih ketat di negara-negara yang memiliki mandat pengurangan emisi.
Ini berarti produk-produk yang dibuat dengan atau menggunakan banyak bahan bakar fosil - seperti besi, aluminium, dan keramik - akan dikenai pajak baru yang sebanding dengan harga karbon untuk barang-barang yang sama yang diproduksi di Inggris.
Daftar lengkap barang-barang yang dikenai pajak dan bagaimana skema pajaknya, masih akan dikonsultasikan tahun depan. Kebijakan itu ditargetkan bisa mulai berlaku pada 2027, setahun setelah pajak serupa diberlakukan di Uni Eropa.
Akan tetapi, Departemen Keuangan Inggris telah mengatakan bahwa biaya impor akan tergantung pada jumlah karbon yang dikeluarkan dalam produksi, serta kesenjangan antara harga karbon yang diterapkan di negara asal dengan biaya karbon yang harus ditanggung oleh para produsen di Inggris.
Pengumuman ini muncul setelah pemerintah menemukan bahwa 85 persen responden menilai “Carbon Leakage” sebagai risiko saat ini atau di masa depan terhadap upaya dekarbonisasi mereka. "Hal ini seharusnya memberikan kepercayaan diri bagi industri Inggris untuk berinvestasi dalam dekarbonisasi saat dunia bertransisi ke net zero," kata Kanselir Jeremy Hunt.
Dalam upaya mempromosikan produk dengan emisi karbon yang lebih rendah, pemerintah Inggris juga akan bekerja untuk membuat standar produk, serta membangun kerangka kerja guna mengukur dan menilai kandungan karbon pada produk.
Asosiasi pengusaha baja, UK Steel, memberikan tanggapan yang tidak terlalu baik terhadap kebijakan pajak karbon tersebut. Meskipun hal ini dapat menciptakan level playing field pada harga karbon dengan memastikan baja impor membayar biaya karbon yang sama dengan produsen Inggris, Asosiasi menentang tanggal penerapannya.
"Dengan mengonfirmasi CBAM dari tahun 2027 dan bukannya menyesuaikan dengan jadwal 2026 Uni Eropa, pemerintah mengambil risiko baja beremisi tinggi dibuang di Inggris mulai tahun 2026 saat CBAM Uni Eropa berlaku," kata UK Steel.
"Sektor baja telah berulang kali memperingatkan pemerintah agar tidak mengikuti jadwal implementasi Uni Eropa, karena hal ini akan membuat industri baja Inggris terekspos,” tegas mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika