REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Afrika Selatan membutuhkan pembangunan pembangkit listrik baru secara besar-besaran guna memastikan pasokan listrik yang memadai hingga tahun 2050. Hal ini merujuk pada sebuah dokumen perencanaan pemerintah yang dirilis ke publik pada Kamis.

Negara dengan perekonomian paling maju di Afrika ini telah mengalami pemadaman listrik selama lebih dari satu dekade yang telah menghambat pertumbuhan. Pemadaman mencapai rekor tertinggi tahun lalu yang berlangsung hingga 10 jam sehari.

Iterasi terbaru dari Rencana Sumber Daya Terpadu (Integrated Resource Plan/IRP) pemerintah, menganalisis berbagai opsi untuk menutup kekurangan daya selama periode hingga 2030, dan periode 2031 hingga 2050.

Hingga tahun 2030, rencana tersebut menyatakan bahwa penyebaran opsi pembangkit listrik dispatchable seperti gas-to-power harus dipercepat. Lalu, jika memungkinkan secara teknis dan komersial, penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara yang telah direncanakan harus ditunda untuk mempertahankan kapasitas.

Fasilitas yang dapat disalurkan dapat ditingkatkan atau diturunkan tergantung pada kebutuhan sistem tenaga listrik. Antara tahun 2031 dan 2050, IRP mengatakan bahwa cara-cara untuk memastikan keamanan pasokan termasuk kombinasi yang berbeda dari tenaga nuklir, energi terbarukan, batu bara bersih dan gas.

"Pada periode antara tahun 2031 dan 2050, sistem ini akan membutuhkan program pembangunan baru yang masif dengan kapasitas yang signifikan yang dibutuhkan hanya dalam waktu satu dekade dari sekarang," demikian menurut IRP seperti dilansir Reuters, Jumat (5/1/2024).

Afrika Selatan pernah dipandang sebagai percontohan untuk transisi energi dari pembangkit listrik tenaga batu bara, yang masih menyediakan sebagian besar kebutuhan listriknya.

Namun, krisis listrik yang memburuk, telah memaksa pemerintah untuk memikirkan kembali dan berpotensi menunda strateginya dalam menutup pembangkit listrik tenaga batu bara yang sudah tua demi menjaga agar listrik tetap menyala.

Ikuti Whatsapp Channel Republika