REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Jerman telah menyetujui rencana untuk memberikan subsidi kepada pembangkit listrik tenaga gas yang dapat beralih ke hidrogen, dengan nilai subsidi sebenar 17 miliar dolar AS. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Jerman untuk melengkapi energi terbarukan yang bersifat  intermiten dan mempercepat transisi ke pembangkit rendah karbon.

Pengumuman ini menyusul tekanan dari industri, yang tidak sabar untuk mendapatkan rincian setelah pemerintah menjanjikan strategi ini tahun lalu. Karena Jerman mengandalkan hidrogen untuk membantu negara beralih dari gas dan batu bara.

Saham-saham perusahaan utilitas Jerman RWE dan EnBW, yang CEO-nya termasuk di antara mereka yang mendesak kemajuan, naik masing-masing sebesar 1,1 persen dan 0,8 persen pada pukul 14.15 GMT.

Proses lelang untuk empat pembangkit Listrik tenaga gas dengan kapasitas total hingga 10 gigawatt (GW) akan segera dilakukan, kata Kementerian ekonomi Jerman. Namun demikian, mereka tidak menyebutkan kapan waktu pastinya.

“Dukungan negara untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit Listrik tenaga gas hidrogen di masa depan, akan berjumlah sekitar 17 miliar dolar AS, termasuk subsidi modal dan operasional,” kata dua sumber koalisi seperti dikutip Reuters, Rabu (7/2/2024).

Kementerian ekonomi mengatakan bahwa rencana transisi hidrogen harus disusun pada tahun 2032, untuk memungkinkan pembangkit sepenuhnya beralih ke hidrogen antara tahun 2035 dan 2040.

Anggota dewan EnBW Georg Stamatelopoulos mengatakan bahwa meskipun kesepakatan ini merupakan langkah penting, target 10 GW terlalu rendah untuk memastikan percepatan keluarnya pembangkit Listrik tenaga batu bara pada 2030. Menurut dia, proses tender yang cepat menjadi kunci utama, mengingat proyek semacam itu memakan waktu 6-8 tahun.

Pemerintah juga akan mensubsidi pembangkit listrik yang menggunakan hidrogen secara eksklusif dengan kapasitas hingga 500 megawatt untuk tujuan penelitian energi, kata kementerian tersebut, tanpa memberikan rincian finansial.

Selain itu, Berlin mengatakan pada Senin bahwa desain baru untuk pasar listrik akan memperkenalkan mekanisme kapasitas berbasis pasar, yang akan disepakati sekitar pertengahan tahun ini dan akan beroperasi pada tahun 2028.

Hal ini mencerminkan peningkatan energi terbarukan dalam bauran energi Jerman, menyusul kritik dari para penggiat lingkungan hidup bahwa mekanisme kapasitas untuk membayar utilitas guna memastikan kapasitas beban dasar ketika tenaga surya dan angin tidak mencukupi telah digunakan untuk mensubsidi produksi bahan bakar fosil.

Sementara itu, kelompok lingkungan Deutsche Umwelthilfe Jerman mengatakan bahwa kesepakatan tersebut, termasuk pembiayaan dan desain tendernya masih samar-samar dan dapat menyebabkan pembangkit listrik tenaga gas yang dibangun tidak dapat dikonversi menjadi hidrogen.

“Kesepakatan tersebut juga mempertimbangkan penggunaan teknologi yang mahal atau tidak pasti yang masih dalam pengembangan, seperti fusi nuklir dan penangkapan karbon, alih-alih mengandalkan solusi yang sudah ada,” kata kelompok tersebut.

Asosiasi utilitas BDEW mengatakan bahwa kesepakatan tersebut harus segera diikuti dengan proposal legislatif yang konkrit sehingga panggilan pertama untuk tender dapat dilakukan tahun ini.

Adapun perusahaan utilitas Uniper berharap untuk membangun beberapa kapasitas baru: "Segera setelah kami dapat memeriksa rinciannya, kami akan memutuskan apakah dan dengan investasi apa kami akan berpartisipasi," kata Chief Executive Michael Lewis dalam sebuah pernyataan.

Jerman tahun lalu setuju dengan Komisi Eropa untuk melakukan tender 8,8 GW pembangkit listrik tenaga hidrogen baru, dan hingga 15 GW lainnya yang akan dijalankan dengan menggunakan gas alam sebelum terhubung ke jaringan hidrogen paling lambat tahun 2035. Akan tetapi Berlin dan Brussels tidak sepakat mengenai bagaimana pembangkit listrik tenaga gas tersebut akan disubsidi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika