REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta masyarakat tetap ikut mengawasi proses penghitungan dan rekapitulasi suara dalam pemilihan umum (pemilu) 2024. Pengawasan dari masyarakat disebut akan meminimalisasi potensi kecurangan dalam pemilu.
Guspardi mengatakan, hasil akhir suara dalam pemilu 2024 masih akan didasari penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan secara manual. Banyaknya persoalan, terutama belum meratanya akses internet, menjadi dasar penghitungan suara belum bisa didasari Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap).
"Karena banyak persoalan, masalah internet yang belum merata, salah satunya," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Sabtu (10/2/2024).
Meski penghitungan dan rekapitulasi suara masih akan dilakukan secara manual, menurut dia, potensi kecurangan tetap ada. Karena itu, masyarakat harus ikut melakukan pengawasan terhadap pencatatan, rekapitulasi, dan pengiriman hasil rekapitulasi yang ada di TPS.
"Jadi prosesnya dari bawah sampai ke atas, dari hulu ke hilir. Kita minta elemen masyarakat untuk melakukan pemantauan dari TPS ketika penghitungan," kata dia.
Ia juga meminta seluruh jajaran KPU untuk berkerja profesional. Artinya, KPU tidak boleh menjadi perpanjangan dari pasangan calon atau partai politik tertentu. "Dia harus berintegritas dan mempunyai kapasitas. Dia itu independen. Jangan dicederai oleh pesta demokrasi lima tahunan ini," kata dia.
