REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengusulkan pembentukan kementerian khusus terkait makan siang gratis apabila program makan siang gratis benar-benar diterapkan oleh pemerintahan periode 2024–2029.

"Saya sampaikan usulan lebih baik bikin kementerian khusus makan siang gratis saja," kata Andreas di sela-sela Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/3/2024).

Menurut dia, pembentukan kementerian khusus terkait program makan siang gratis dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran yang saat ini unggul sementara dalam real count KPU RI itu lebih baik untuk dilakukan daripada mengimplementasikannya dengan menggunakan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kemendikbudristek.

Menurut Andreas, anggaran dana BOS dari Kemendikbudristek tidak cukup untuk digunakan dalam menjalankan makan siang gratis. "Anggaran makan siang gratis itu pasti lebih tinggi dari seluruh anggaran Kemendikbudristek," ucapnya dia. 

Sebelumnya muncul isu bahwa program makan siang gratis akan dijalankan melalui anggaran dana BOS. Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyatakan program makan gratis masih dalam pembahasan pemerintah di Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Dari hasil rapat tersebut, kata dia, belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hingga sejauh ini pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025. 

Sementara itu Wali Kota Surakarta yang juga calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut program makan siang gratis baru dalam tahap uji coba. "Ini kan kami uji coba dulu," ujarnya.

Pada uji coba tersebut, kata Gibran, akan ada evaluasi yang melibatkan para siswa, orang tua siswa, guru, dan kepala sekolah. "Ya, nanti kalau ada masukan dievaluasi ya, pasti akan diperbaiki lagi skema-skema yang ada sekarang," katanya.