REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tesla (TSLA.O) mengumumkan bahwa mereka keluar dari organisasi otomotif terkemuka Australia dan mengundurkan diri dari dewan direksinya. Perusahaan yang dipimpin Elon Musk itu menuduh organisasi tersebut menyesatkan informasi terkait standar efisiensi bahan bakar yang dapat merugikan industri mobil.
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Kamar Industri Otomotif Federal Australia (FCAI), Tesla mengatakan bahwa mereka memiliki keprihatinan serius tentang klaim publik dari kelompok lobi tersebut bahwa standar efisiensi kendaraan yang diusulkan pemerintah akan secara signifikan menaikkan harga mobil dan kendaraan paling populer, serta mengurangi harga model Tesla.
"Tesla juga prihatin karena tidak pantas bagi FCAI untuk meramalkan atau mengoordinasikan apakah dan bagaimana merek pesaing menerapkan perubahan harga sebagai tanggapan terhadap peraturan lingkungan," demikian pernyataan Tesla seperti dilansir Reuters, Jumat (8/3/2024).
Tesla mengatakan pihaknya telah meminta regulator persaingan usaha Australia untuk menyelidiki komentar FCAI, karena FCAI dituding hanya mewakili perusahaan-perusahaan mobil yang ingin menunda tindakan terhadap krisis iklim.
FCAI, yang terdiri dari para petinggi merek-merek mobil besar, tidak segera menanggapi permintaan untuk memberikan komentar. Tesla mengatakan akan berhenti menjadi anggota pada bulan Juni.
Hingga saat ini, Australia adalah satu-satunya negara maju selain Rusia yang tidak memiliki atau sedang mengembangkan standar efisiensi bahan bakar.
Pemerintah Australia saat ini berencana untuk mengembangkan model efisiensi bahan bakar yang bertujuan untuk membatasi emisi karbon rata-rata kendaraan baru yang dijual mulai tahun depan.
Hal ini dapat mendorong produsen untuk mengirim lebih banyak mobil listrik ke Australia dan semakin meningkatkan adopsi, sehingga negara ini sejalan dengan standar yang diterapkan di sebagian besar negara maju lainnya.
Sebelumnya FCAI mengatakan bahwa pemerintah telah memilih untuk memberlakukan standar efisiensi bahan bakar dengan target yang sangat agresif, dan sanksi yang berat agar efektif dalam waktu yang sangat singkat mulai 1 Januari 2025.
“Hal ini dapat menyebabkan gangguan yang signifikan bagi sebagian besar industri, dan menghasilkan lebih sedikit pilihan dan harga yang lebih tinggi bagi konsumen,” kata FCAI.
Pemerintah telah menutup konsultasi mengenai model yang dipilihnya dan bertujuan untuk memperkenalkan undang-undang pada akhir tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika