REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI DPR RI mengapresiasi Pertamina yang berhasil menjadi badan usaha milik negara (BUMN) kontributor terbesar penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sepanjang 2023.
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza melalui sambungan telepon di Jakarta, Sabtu (9/3/2024), menyatakan kontribusi Pertamina tersebut akan berdampak positif terhadap perekonomian dalam negeri. "Sangat kita apresiasi. Keberhasilan Pertamina menjadi kontributor TKDN terbesar, akan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri. Dan pada akhirnya, akan berdampak positif pula terhadap perekonomian nasional," katanya.
Pada 2023 Pertamina memberikan kontribusi hingga 50 persen atau mencapai Rp 374 triliun dari total TKDN BUMN sebanyak Rp 800 triliun. Atas pencapaian luar biasa tersebut, Pertamina dianugerahi penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 untuk Kategori Badan Usaha Milik Negara dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pada acara Penggunaan Produk Dalam Negeri, di Bali, Kamis (7/3/2024).
Faisol Riza menambahkan, keberhasilan BUMN migas itu akan memiliki efek domino terhadap industri lokal, mitra usaha Pertamina di bidang barang dan jasa, tentu semakin terpacu dan berlomba-lomba meningkatkan kualitas.
Dengan demikian, katanya lagi, produk-produk lokal akan semakin bisa bersaing, jika hal itu terus dilakukan maka akan menghemat devisa negara dan industri dalam negeri akan menjadi lebih mandiri serta kuat. Menurut dia, capaian kontribusi TKDN 50 persen dari total BUMN, juga menandakan komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan penggunaan barang dan jasa dalam negeri.
"Komisi VI melihat, Pertamina selalu berkomitmen dalam menggunakan komponen dalam negeri, baik barang maupun jasa, terutama terkait industri migas. Ini bisa menjadi benchmark bagi BUMN lain," katanya lagi.
Faisol berharap ke depan Pertamina akan terus komit dan meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri tersebut. "Kami di Komisi VI tentu akan terus mengawal dan mengawasi penggunaan TKDN semua BUMN, termasuk Pertamina," katanya pula.
